ONLINESPORTS

_{Kejati Jakarta tetapkan 4 tersangka baru korupsi ekspor LPEI}

Kejati Jakarta menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional LPEI periode 2015–2023 dengan kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Maka, total tersangka dalam kasus tersebut menjadi delapan orang.

“Hari ini, kami merilis penetapan tersangka perkembangan dari penyidikan LPEI 2015–2023, di mana penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan empat tersangka hasil pengembangan dari penyidikan Pembiayaan Ekspor Nasional 2015–2023,” ujar Aspidsus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, keempat tersangka baru tersebut masing-masing berinisial AMA selaku Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2011–2017, IA selaku Kepala Divisi Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2007–2016, GG selaku Kepala Departemen Syariah 1 LPEI tahun 2017–2018, serta KRZ selaku Kepala Departemen Pembiayaan Syariah 2 tahun 2011–2016.

“Peranan masing-masing tersangka tersebut bersama-sama dengan RW membuat kajian tanpa didasari data yang valid, tidak melakukan verifikasi secara layak atas agunan yang telah di-mark up, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tidak melakukan pengikatan jaminan secara patut,” tuturnya.

“Sehingga dicairkan pembiayaan secara melawan hukum kepada PT TI dan PT PAS sebesar sekitar Rp919 miliar,” imbuhnya.

_{Hakim Ad Hoc Mogok Sidang Nasional, Ini Alasannya (Ilustrasi/Freepik)}

 Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyatakan bakal menggelar aksi nasional mogok sidang. Aksi tersebut dimulai pada 12 hingga 21 Januari 2026. 

1. Mogok Sidang

Juru Bicara FSHA Indonesia, Ade Darusalam menyebut, langkah ini merupakan bentuk protes konstitusional yang bermartabat, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat pencari keadilan

“Kami sangat memahami pengadilan adalah tumpuan harapan masyarakat. Karena itu, FSHA memastikan aksi ini tidak merugikan pihak berperkara, melainkan menjadi pengingat bahwa keadilan juga harus ditegakkan bagi para penegak hukumnya,” kata Ade, Minggu (11/1/2026).

Menurut Ade, sebagai simbol solidaritas dan keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dirasakan, peserta aksi menggunakan pita hitam yang dikenakan di dada sebelah kiri atau diikatkan pada lengan kiri selama aksi berlangsung.

“Aksi Nasional Mogok Sidang ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemangku kebijakan dan para hakim ad hoc demi terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujar Ade.

FSHA menegaskan, seluruh rangkaian aksi mogok sidang tetap dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika profesi, serta integritas lembaga peradilan.

“Kami berpegang pada prinsip Fiat Justitia Ruat Caelum, atau keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Namun keadilan itu juga harus adil bagi semua, termasuk bagi hakim ad hoc,” tutup Ade.

_{PP Muhammadiyah (Foto: Ist)}

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah menegaskan tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian disampaikan Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, melalui laman media sosial @lensamu, dikutip Jumat (9/1/2026).

Pernyataan tersebut disinyalir terkait pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono ke polisi dengan mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah. Hal yang dipersoalkan berkaitan dengan materi Pandji Pragiwaksono di acara bertajuk ‘Mens Rea’.

Bachtiar mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan dakwah amar makruf nahi munkar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

“Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai AD/ART Muhammadiyah,” katanya.

_{Ilustrasi kekerasan}

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi kondisi psikologis anak yang terpapar konten kekerasan dari grup bernama True Crime Community (TCC). Diungkapkan, faktor psikologis anak yang terganggu menjadi pintu masuk paham kekerasan yang berujung ekstremisme, sebagaimana termuat dalam grup media sosial yang berjejaring secara global itu.

Sejauh ini, ada 70 anak yang diidentifikasi terpapar konten ekstremisme dari TCC. Kepolisian pun telah melakukan penilaian, termasuk mengidentifikasi penyebab paham tersebut mudah diterima anak-anak.

“Bisa diidentifikasi bahwa ada penyebab yang memicu anak-anak bergabung dengan komunitas ini, salah satunya adalah terjadinya perundungan,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Selain korban perundungan, Mayndra mengatakan rata-rata anak yang terpapar konten TCC adalah mereka yang hidup dalam keluarga tidak harmonis atau telah bercerai. Ditambah pula anak-anak yang tumbuh tanpa orangtua karena meninggal dunia.

“Trauma di dalam keluarga atau kerap menyaksikan kekerasan di rumahnya. Kemudian kurang perhatian, orangtua terlalu sibuk, kurang teman, dan butuh apresiasi,” ujar Mayndra.

^{Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah}

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri pengenalan sekretariat bersama (sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026). Ia menilai pembentukan sekber ini penting untuk konsolidasi.

“Supaya kita terkonsolidasi. Partai-partai non-parlemen ini menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita dilihat dari hasil Pemilu 2024 kemarin, kita adalah urutan ke-7 dengan 11 juta suara. Dan ini cukup signifikan kalau kita melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam aktivitas yang dilakukan pasca Pemilu 2024 kemarin,” kata Ferry di lokasi.

Rencananya, Sekber GKSR ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan, nantinya lokasi tersebut akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai non-parlemen terhadap isu-isu terkini.

“Mudah-mudahan akan memberikan satu kemanfaatan tentunya bagi rakyat, bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini menjadi bagian dari partai penyeimbang yang memang ada,” ujarnya.

Ferry menegaskan, GKSR dibentuk untuk bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kita tidak ada bertolak belakang, tapi kita akan menjadi satu kekuatan yang memang saling bersinergi,” ucapnya.

^{Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto}

 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), menyiapkan 968 lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebagai wujud kesiapan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Menurut Agus, pihaknya melalui Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) di seluruh Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para mitra guna mendukung pelaksanaan putusan nonpemenjaraan berupa pidana kerja sosial.

“Sebanyak 968 lokasi yang disiapkan sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut antara lain meliputi kegiatan kebersihan di sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, serta pesantren,” kata Agus, Sabtu (3/1/2026).

Selain itu, Kemenimipas juga menyiapkan 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembimbingan selama pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Sebanyak 1.880 mitra di Griya Abhipraya Bapas juga telah siap terlibat mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial. Pembimbingan akan diberikan sesuai dengan asesmen dan/atau penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta berdasarkan putusan hakim dan eksekusi jaksa,” ujarnya.

_{Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma}

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas di wilayahnya. Ia pun berencana menggencarkan sejumlah program ramah disabilitas dalam rangka resolusi 2026.

Hal tersebut disampaikan Paramitha saat menyambangi para penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam rangka merayakan malam pergantian tahun 2026. Paramitha memilih merayakan tahun baru secara sederhana bersama penyandang disabilitas.

“Kami akan merencanakan program yang lebih ramah disabilitas, baik di bidang layanan publik, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi,” ungkap Paramitha, Kamis (1/1/2026).

Paramitha didampingi sejumlah jajaran menyapa para penyandang disabilitas serta berbincang hangat, sekaligus memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah.

Menurut Paramitha, tahun baru merupakan momentum refleksi untuk memperkuat nilai kemanusiaan melalui berbagi dan empati sosial. Untuk itu, ia mengawali tahun baru 2026 dengan doa, kepedulian, dan saling menguatkan bersama penyandang disabilitas.

_{Car Free Nigth di Jakarta}

Kawasan Jalan Sudirman–Thamrin akan ditutup saat car free night (CFN) dalam menyambut pergantian tahun di Jakarta hari ini, Rabu (31/12/2025). Car Free Night akan digelar mulai dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hingga Bundaran Senayan.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, menerangkan penerapan car free night dimulai pada pukul 18.00 hingga 02.00 WIB, Kamis dini hari. “Pada saat malam pergantian tahun akan ada kegiatan car free night. Dimulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari di tahun berikutnya,” kata Komarudin, dikutip Rabu.

Komarudin menjelaskan, pihaknya menyiagakan 2.000 personel yang akan disebar di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian. Ia menuturkan, ribuan personel itu akan ditempatkan di berbagai lokasi.

“Sepanjang ruas Jalan Sudirman–Thamrin, di luar dari itu satu titik di Lapangan Banteng, kemudian juga di Monas akan ada video mapping, kemudian di Jalan Thamrin, Sarinah, Bundaran HI,” ujar dia.

“Kemudian Dukuh Atas, lalu di Semanggi tepatnya di dekat Atma Jaya, kemudian di SCBD, dan juga FX. Ini sebaran titik-titik kepadatan yang dimungkinkan akan dipadati oleh masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang hendak merayakan momen pergantian tahun di lokasi CFN agar menggunakan transportasi umum.

Kas138 Daftar

_{Pembangunan Huntara korban bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)}

 Pembangunan hunian sementara (huntara) tahap I di Kabupaten Agam terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi korban banjir bandang. BNPB melakukan beberapa penebalan pada proses pembangunan 117 unit huntara di Lapangan SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. 

Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ary Laksmana mengatakan, BNPB melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan huntara tersebut, di antaranya dengan menambah personel pelaksana/tukang dan membagi jam kerja menjadi dua shift.

Selain penambahan personel, Operasi Modifikasi Cuaca juga ditambahkan frekuensinya untuk menurunkan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Agam, mengingat kondisi hujan yang terus terjadi menjadi salah satu kendala dalam pembangunan huntara ini.

“Kita sudah meminta tim OMC untuk menambahkan jam terbang guna mengurangi intensitas hujan yang terjadi di wilayah Palembayan. Selain itu, kami juga akan menambah tenaga ahli pertukangan menjadi dua kali lipat dari sebelumnya dan dibagi menjadi dua shift,” jelas Ary, Minggu (28/12/2025).

Sebelumnya, jumlah personel gabungan yang terlibat dalam pembangunan huntara terdiri dari unsur TNI berjumlah 100 orang dan tenaga ahli tukang sebanyak enam orang. Nantinya, personel akan ditambah menjadi dua kali lipat, baik dari unsur TNI maupun tenaga ahli tukang.

_{Bendera Korsel dan Korut (Foto: English.ruvr)}

 Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting tercatat terjadi pada 27 Desember di berbagai belahan dunia. Momentum ini menjadi pengingat atas peristiwa-peristiwa bersejarah yang berdampak besar hingga saat ini.

Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 27 Desember, dihimpun dari berbagai sumber:

1. Berdirinya Bank Dunia

Bank Dunia (World Bank) resmi berdiri pada 27 Desember 1945 setelah diratifikasinya perjanjian internasional hasil Konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada 1–22 Juli 1944 di Amerika Serikat.

Lembaga keuangan internasional ini bertujuan memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara berkembang untuk mendukung program pembangunan. Markas besar Bank Dunia berada di Washington, DC, dan secara struktural termasuk badan PBB, meskipun beroperasi secara independen.

2. Semenanjung Korea Terbagi Dua

Pada 27 Desember 1945, Semenanjung Korea resmi terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Sebelumnya, Korea merupakan satu entitas politik selama berabad-abad. Perpecahan ini kemudian memicu ketegangan geopolitik yang masih berlangsung hingga kini. Semenanjung Korea terletak di Asia Timur dan dikelilingi Laut Jepang (Laut Timur), Laut China Timur, dan Laut Kuning.