Dengan ini, emiten energi panas bumi pelat merah ini mulai mencatatkan pendapatan dari penyaluran listrik ke PLN. Hal ini pun memperkuat target peningkatan kapasitas terpasang menjadi 1 GW dalam dua tahun ke depan.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan telah melakukan sinkronisasi perdana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Sabtu, (14/6/2025).
Dengan ini, emiten energi panas bumi pelat merah ini mulai mencatatkan pendapatan dari penyaluran listrik ke PLN. Hal ini pun memperkuat target peningkatan kapasitas terpasang menjadi 1 GW dalam dua tahun ke depan.
“Saya pikir Anda bisa melihatnya pada sebagian Gen Z. Mereka bosan dengan layar smartphone,” kata Jose Briones, influencer yang dikenal mempromosikan penggunaan dumb phone, dikutip dari CNBC International.
Anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z, mulai jenuh dengan kehadiran smartphone. Alih-alih terus terpaku pada layar sentuh, mereka kini melirik kembali ponsel jadul atau feature phone yang minim fitur, bahkan tanpa internet.
“Saya pikir Anda bisa melihatnya pada sebagian Gen Z. Mereka bosan dengan layar smartphone,” kata Jose Briones, influencer yang dikenal mempromosikan penggunaan dumb phone, dikutip dari CNBC International.
Pada 2013, Reuters pernah membuat laporan investasi soal bagaimana pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mencari kekayaan dan menjadikan Iran mampu bangkit dari keterpurukan. Dalam laporan tersebut, Reuters mengungkap Khamenei memimpin kerajaan bisnis mencapai US$95 miliar atau Rp1.530 T.
Nominal sebesar itu diperoleh dari organisasi bernama Setad yang disebutkan sebagai salah satu organisasi paling kuat di Iran tapi punya banyak lini bisnis yang jarang diketahui orang. Bisa dikatakan, Setad bergerak secara senyap dan rahasia.
Pendirian Setad merupakan wasiat dari pemimpin pertama Iran, Ayatollah Khomeini, sesaat sebelum wafat pada 1989. Dia ingin Iran punya organisasi pengelola properti yang seluruh keuntungannya dialihkan membantu orang miskin dan veteran perang. Dan, ini memang benar-benar berjalan di masa-masa awal pendirian.
Namun, seiring waktu, di bawah kuasa pemimpin Iran sekarang, organisasi tersebut telah berubah menjadi raksasa bisnis. Khomenei diketahui menggerakkan segala upaya untuk menyokong pergerakan Setad. Alhasil, Setad tak hanya fokus pada kegiatan filantropi, tetapi juga untuk mendulang uang. Bisnisnya pun tak lagi hanya properti, tapi beralih ke kepemilikan perusahaan dan berbagai aset.
“Dalam enam tahun terakhir, Setad telah berubah menjadi raksasa bisnis yang kini memegang investasi di hampir setiap sektor industri Iran, termasuk keuangan, minyak, telekomunikasi, produksi pil KB dan bahkan peternakan burung unta,” tulis Reuters, dikutip Sabtu (14/6/2025).
Iran menyebut ini semua dilakukan untuk melahirkan konglomerat-konglomerat baru di sana. Meski begitu, organisasi ini tak memiliki pengawasan jelas, sehingga tak ada yang tahu kemana larinya hasil keuntungan dari organisasi tersebut.
“Tidak ada organisasi pengawas yang dapat mempertanyakan bisnisnya,” kata Naghi Mahmoudi, seorang pengacara yang meninggalkan Iran pada tahun 2010, kepada Reuters.
Memang tak ada bukti langsung bahwa Khamenei memanfaatkan Setad untuk memperkaya diri sendiri. Namun, tulis Reuters, “Setad telah berhasil memberdayakan Khamenei.” Pria kelahiran 19 April 1939 itu disebut oleh beberapa informan punya gaya hidup yang tak sederhana yang tentu disokong dari Setad.
Sampai laporan tersebut rilis, Setad diketahui punya nilai US$ 95 miliar yang dianalisis media AS tersebut dari data kepemilikan properti, investasi di Bursa Efek Teheran, dan departemen keuangan. Jumlah tersebut bahkan lebih besar 40% dari total ekspor minyak Iran di tahun 2013.
Kepemilikan organisasi mesin pendulang uang yang bergerak secara senyap ini terbukti jadi kekuatan ekonomi yang menopang kekuasaan Khomenei selama 35 tahun. Atas dasar laporan ini pula, otoritas AS sempat menyebut dia punya harta US$200 miliar atau Rp3.000 T.
Akan tetapi, semua nominal yang disebutkan oleh Reuters ataupun AS, telah dibantah oleh otoritas Iran. Hanya saja, Setad memang nyata dan bergerak di sektor kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan pribadi.
Pada 2014, misalnya, media lokal sempat melaporkan Setad mengalihkan 90% keuntungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang terbukti berhasil.
Ia mengungkapkan kepada para pejabat baru bahwa Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mewujudkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Maka dari itu, para pejabat harus mampu mengelola keuangan negara untuk menjadi instrumen penting mendukung tujuan nasional.
“Program-program ini membutuhkan dukungan keuangan negara, oleh karena itu keuangan negara harus terus mampu dikelola agar menjadi instrumen penting mendukung tujuan nasional. Seluruh rupiah yang dikumpulkan, dibelanjakan untuk dikelola,” ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).
Bendahara negara tersebut pun menegaskan bahwa jabatan yang diemban oleh para pejabat adalah bentuk kepercayaan negara untuk menjadi pimpinan tinggi pratama di bidang keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Saya berharap dalam mengemban jabatan yang baru ini saudara-saudara mengingat sumpah jabatan yang disampaikan dan menjalankan tugas secara ikhlas, fokus, penuh etika dan menjaga integritas,” tegasnya.
“Dengan efisiensi yang kita lakukan di awal pemerintahan saya, dengan efisiensi yang saya lakukan ternyata kita bisa menghemat banyak uang, dan uang itu kita pakai sebagai dana investasi kita,” kata Prabowo di Konferensi Internasional Infrastruktur, di JCC, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“Sehingga kita sekarang berani undang kerja sama swasta atau asing, kita berani,” kata Prabowo.
Untuk itu, ia juga menjamin bahwa pemerintah juga akan ikut berinvestasi atau menanamkan uang pada proyek yang ditawarkan, dan tidak meminta jatah saham kosong pada investor.
“Pemerintah akan ikut berapa persen, dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan yang nyata, uang yang riil, saya kira itu akan memberikan comfort kepada mitra-mitra di luar negeri,” kata Prabowo.
Istilah saham kosong mengacu pada kepemilikan saham suatu perusahaan atau proyek tanpa menyetorkan modal atau berkontribusi secara finansial.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa peran swasta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia diharapkan bisa lebih besar, karena dinilai lebih efisien. Selain itu Indonesia juga membutuhkan mitra-mitra swasta dalam maupun luar negeri yang memiliki teknologi yang modern.
Untuk itu ia juga berpesan kepada jajarannya untuk mempermudah investasi swasta maupun asing yang masuk-masuk ke Indonesia.
“Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor. Fasilitas semua proyek. Dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana rencana besar pembangunan tersebut. Itu Strategi kita,” kata Prabowo.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia menegaskan, kereta api adalah moda transportasi masa depan yang efisien dan berperan penting dalam menekan biaya logistik nasional.
“Transportasi yang bagus, yang baik bisa mengurangi biaya logistik dan akhirnya kita betul-betul percaya bahwa kereta api adalah satu mode transportasi yang sangat efisien yang bisa mengurangi biaya logistik yang akan mendongkrak perekonomian. Ada banyak yang harus kita lakukan, tapi kita perlu lebih banyak uang,” ujar Allan.
Saat ini, lanjutnya, panjang jalur kereta api yang beroperasi di Indonesia berada di angka 7.000 km. Untuk mengejar target 10.000 km pada tahun 2030 mendatang, pemerintah membutuhkan dukungan investasi yang besar, termasuk dalam pembangunan sistem metro bawah tanah yang membutuhkan biaya tinggi.
“Indonesia punya mimpi yang besar untuk mengembangkan perkeretaapian kami. Di 2030 kami berharap sudah memiliki suatu jalur rel kereta api lebih dari 10.000 km. Sekarang kami baru beroperasi di atas 7.000 km, jadi ada banyak sekali yang masih harus dilakukan. Untuk membuat suatu sistem metro bawah tanah dalam pasar, sekarang kita perlu sekitar US$ 120 juta/km, bayangkan kalau kita perlu membangun 20 km, berapa banyak uang yang harus disediakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Dalam hal investasi, Allan menyatakan komitmen Kemenhub untuk membuka diri dan menjamin kenyamanan serta keamanan para investor.
“Kita semua di sini berkomitmen untuk profesional dan transparan dalam mengelola investasi-investasi di tempat kami dari awal sampai akhir dan ini apa yang menjadi komitmen kami. Kami ingin melakukan sesuatu sehingga kalau anda berbisnis dengan kami semuanya akan lancar, mulus dan mudah menyenangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut investasi di sektor perkeretaapian Indonesia tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan transportasi publik.
“Komitmen kami adalah kami akan membuka diri untuk semua bisnis dari lokal, asing, para investor. Kami membuka diri, kami akan melindungi investasi anda, kami akan memastikan bahwa akan ada kepastian dalam urusan anda dengan kami dan uang anda di sini akan sangat bermanfaat dan menguntungkan,” jelas Allan.
“Jadi kami percaya, selain investasi anda, Anda juga akan bisa memberikan layanan yang lebih baik di masa mendatang. Tidak hanya dalam pengurangan biaya logistik saja, tetapi kereta api adalah satu moda transportasi yang disukai oleh banyak orang,” lanjutnya.
Allan juga menyoroti antusiasme masyarakat terhadap layanan kereta di wilayah metropolitan seperti Jabodetabek. Ia mencontohkan lonjakan pengguna commuter line, MRT, LRT, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Di area metropolitan Jakarta misalnya, hampir 1 juta orang menggunakan commuter line. MRT sekarang melayani sekitar 100.000 orang per hari, LRT kami juga sekarang melayani lebih dari 100 ribu penumpang per harinya,” ujarnya.
“Kereta cepat Jakarta-Bandung, saat kami memulai proyek tersebut, banyak yang bertanya-tanya siapa yang akan naik kereta itu karena jaraknya pendek. Tapi hari ini, di weekend kami melayani lebih dari 20.000 orang penumpang,” imbuh dia.
Menurut Allan, keberhasilan proyek-proyek tersebut harus dilanjutkan dengan integrasi antarmoda, terutama memastikan akses yang mudah menuju stasiun-stasiun penting seperti Karawang.
“Ke depannya kami percaya bahwa dengan penghentian Karawang harus ada kolaborasi dari sektor lain, memastikan (masyarakat) mengakses stasiun-stasiun ini menjadi hal yang mudah,” pungkasnya.
Aktivis Swedia itu ditahan bersama dengan aktivis lain di atas kapal bantuan menuju Gaza di laut internasional. Ia kemudian dibawa ke bandara Tel Aviv untuk dideportasi.
“Greta Thunberg berangkat dari Israel dengan pesawat ke Prancis,” kata kementerian luar negeri Israel di akun resmi X, bersama dengan dua foto aktivis tersebut di atas pesawat, dikutip AFP, Selasa (10/6/2025).
Sementara itu pemerintah Swedia dianggap tak becus dalam mengecam Israel yang telah menculik dan menahan Thunberg. Stockholm diminta berani untuk angkat bicara soal kejahatan perang Israel di Gaza.
“Apa yang terjadi sungguh keterlaluan,” kata aktivis Swedia Andrew Arendt Wegerif, anggota Ship to Gaza Sweden – sebuah organisasi yang bertujuan untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza, seperti dikutip Al Jazeera.
“Israel sekali lagi melanggar hukum internasional dan menaiki kapal sipil di perairan internasional,” katanya.
“Pemerintah kita sangat terlibat dan sangat lemah dalam reaksi mereka … dan oleh karena itu masyarakat harus mengambil tindakan sendiri.”
“Penting untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang agar tidak mendorong pergeseran konsumsi ke produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).
Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen rokok dengan harga terjangkau berada pada kelompok pendapatan sekitar UMR atau bahkan di bawahnya. Produk rokok dengan harga Rp13.000-Rp15.000 per bungkus masih menjadi pilihan utama, sementara kenaikan tarif cukai dapat mendorong harga jual menjadi di kisaran Rp20.000 per bungkus atau lebih.
Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa pabrik rokok skala menengah memiliki peran vital dalam menopang ekonomi lokal. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mereka juga menggerakkan sektor pendukung seperti petani, pedagang kecil, distributor, dan pekerja informal lainnya dalam ekosistem industri hasil tembakau.
“Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan pabrikan menengah, bisa muncul efek domino seperti penurunan serapan tenaga kerja dan terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tentu tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Misbakhun.
Ia juga menyoroti potensi dominasi perusahaan besar dalam industri rokok jika kebijakan hanya menguntungkan pelaku usaha bermodal besar dan berbasis otomatisasi. Sementara pabrik kecil dan menengah yang cenderung padat karya akan menghadapi tantangan besar dalam bertahan.
Data dari Asosiasi Industri Rokok menunjukkan bahwa sekitar 70% produksi nasional dikendalikan oleh perusahaan besar, sementara pelaku skala kecil-menengah hanya menguasai porsi pasar yang terbatas.
“Jika konsentrasi pasar terus meningkat, iklim persaingan yang sehat akan tergerus dan keberlangsungan usaha kelas menengah menjadi terancam,” ujarnya.
Misbakhun yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI periode 2025-2030 menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang memperhatikan daya beli masyarakat justru akan lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk dalam menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Jika pendekatannya hanya berbasis target tahunan tanpa mempertimbangkan realitas sosial ekonomi, kebijakan ini justru bisa melemahkan basis penerimaan cukai itu sendiri,” kata Misbakhun.
Komisi XI DPR RI akan segera mengundang Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembahasan mendalam terkait arah kebijakan penerimaan dari sektor hasil tembakau dalam kerangka RAPBN 2026.
“Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kita harapkan ada kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan pelaku industri skala menengah serta stabilitas ekonomi lokal,” pungkas Misbakhun.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.
PT Gag Nikel (PT GN)
PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM)
PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP)
PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP)
Seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.
PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal China, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.
Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare. Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KLH/BPLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.
“Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tegas dia dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (7/6/2025).
Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.
Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai, dan perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia.
“Untuk sementara, kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek,” kata Bahlil, Kamis, 6 Juni 2025.
Adapun Pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025. Langkah ini diambil karena banyaknya penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena mengancam ekosistem.
Terkait hal ini, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya buka suara. Ia menyampaikan bahwa perusahaan menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri ESDM hingga proses verifikasi lapangan selesai.
“Kami memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/6/2025).
Ia pun memastikan bahwa Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Oleh sebab itu, perusahaan siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM.
Di sisi lain, perusahaan juga beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.
“Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arya membeberkan sejak mendapatkan izin operasi produksi pada tahun 2017 dan mulai beroperasi di 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan, antara lain:
1. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS): Sejak 2018 hingga Desember 2024, kami telah merehabilitasi 666,6 hektare DAS, dengan 231,1 hektare tanaman berhasil tumbuh dan sudah serahkan, 150 hektare dalam proses penilaian dan 285 hektare dalam proses perawatan (P2)
2. Reklamasi Area Tambang: Luas lahan reklamasi mencapai 136,72 hektare (per April 2025), dengan penanaman lebih dari 350.000 pohon- termasuk 70.000 pohon endemik dan lokal- untuk mempercepat pemulihan ekosistem.
3. Konservasi Terumbu Karang: Program transplantasi terumbu karang seluas 1.000 m² dilaksanakan di kawasan pesisir Raja Ampat, dengan monitoring triwulanan oleh tim internal dan pengawasan tahunan bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, sebagai wujud sinergi industri dan akademik.
4. Pemantauan Kualitas Lingkungan: Data sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa kadar SO2, NO2, PM10, dan PM2.5 di titik dermaga, tambang, dan lokasi pit tetap jauh di bawah ambang batas. Air limbah tambang memiliki pH stabil (7-8), TSS hanya 5-27 mg/L (baku mutu: 200 mg/L), dan kadar Chromium VI tercatat 0,03- 0,07 mg/L (batas: 0,1 mg/L). Tingkat kebisingan di seluruh titik pemantauan tidak melebihi 70 dBA.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Gag Nikel dalam melaksanakan eksplorasi sekaligus produksi nikel dapat berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal.
“Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat menjadi bukti bahwa tambang dan konservasi bisa berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab,” tegas Arya.
