Dorong Ekonomi Grassroot, BRI Salurkan Kredit Segmen Mikro Rp 632,22 T

Dok BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil menyalurkan kredit mikro sebesar Rp632,22 triliun hingga akhir Maret 2025. Hal ini dilakukan untuk mempertegas perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro di seluruh penjuru Tanah Air.

Dengan porsi kredit Mikro mencapai sebesar 46,02% dari total portofolio pembiayaan dan kredit Perseroan yakni Rp1.373,66 triliun, capaian ini sekaligus mempertegas kontribusi BRI dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI, khususnya Asta Cita Ketiga yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan, serta Asta Cita Keenam yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Penyaluran kredit UMKM yang terus tumbuh positif tersebut juga diiringi oleh berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya melalui AgenBRILink,” ujar Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya dikutip Selasa (6/5/2025).

Adapun, AgenBRILink sendiri telah menjadi salah satu motor utama dalam perluasan layanan keuangan BRI, di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah sebagai agen/mitra yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real-time online dengan konsep sharing fee.

Tercatat, hingga akhir Maret 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai 1,2 juta agen, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 49,48% yoy. Agen-agen tersebut tersebar di lebih dari 67 ribu desa atau menjangkau lebih dari 88% dari total desa di Indonesia, serta mencatat volume transaksi sebesar Rp423 triliun di sepanjang Triwulan I 2025.

Lebih dari sekadar menyalurkan pembiayaan, BRI juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan melalui berbagai program pemberdayaan seperti Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, Rumah BUMN hingga LinkUMKM, guna mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas.

“Berbagai inisiatif BRI tersebut mempertegas komitmen BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan berperan strategis dalam membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia,” jelas Akhmad.

Sebagai informasi, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI tanggal 24 Maret 2025 dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.

kas138

Studi Baru: Pria Jatuh Cinta Lebih Cepat Dibanding Wanita

Ilustrasi pasangan

Sebuah tim peneliti dari Australia dan Selandia Baru menemukan bahwa pria cenderung jatuh cinta lebih cepat dibanding wanita.

Studi tersebut meneliti data survei dari 808 orang dewasa. Studi yang dipublikasikan dalam Biology of Sex Differences itu meneliti peserta berusia 18 hingga 25 tahun. Semuanya menggambarkan diri mereka sedang jatuh cinta.

“Studi ini mencakup 33 negara berbeda di Eropa, Amerika Utara, dan Afrika Selatan. Kami tertarik mengetahui apakah jenis kelamin biologis memengaruhi kemunculan, perkembangan, dan ekspresi cinta,” kata antropolog biologi Adam Bode, dari Australian National University (ANU), dikutip dari Science Alert.

Data menunjukkan bahwa pria cenderung jatuh cinta sekitar satu bulan lebih awal dari wanita secara rata-rata. Para peneliti mengatakan bahwa hal tersebut mungkin karena tanggung jawabnya ada pada pria yang menunjukkan komitmen untuk menarik pasangan.

Penelitian baru itu menemukan bahwa pria jatuh cinta jauh lebih sering daripada wanita, tetapi sedikit kurang berkomitmen. Wanita cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan pasangan mereka secara obsesif, dan sedikit lebih intens secara romantis dalam cinta mereka.

Sekitar 30 persen pria cenderung lebih cepat jatuh cinta sebelum hubungan mereka resmi. Sedangkan wanita kurang dari 20 persen tidak mudah jatuh cinta sebelum menjalin hubungan resmi.

“Ini adalah studi pertama yang menyelidiki perbedaan antara wanita dan pria yang mengalami cinta romantis, menggunakan sampel lintas budaya yang relatif besar. Ini adalah bukti meyakinkan pertama bahwa wanita dan pria berbeda dalam beberapa aspek cinta romantis,” kata Bode.

Tim tersebut juga menghitung angka-angka tersebut sambil memperhitungkan faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi perasaan cinta, termasuk usia, dan rasio pria terhadap wanita di negara masing-masing peserta. Sebagian besar perbedaan berkurang tetapi masih ada, meskipun perbedaan dalam komitmen menghilang.

kas138

Prabowo Soal Beras: Kamboja Harus Cari Pasar Baru Karena RI Gak Impor!

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5/2025). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025). Saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna petang ini, Prabowo mengungkapkan pujian Hun Sen.

“Tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun menjadi perdana menteri, sekarang naik menjadi presiden senat. Dia datang yang pertama, dia bicara, karena tadi yang jemput beliau mendagri, yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat baik sampai berlimpah,” katanya.

Menurut Prabowo, Hun Sen bilang pencapaian Indonesia akan berpengaruh kepada Kamboja. Karena biasanya Indonesia membeli beras dari Kamboja.

“Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru karena Indonesia tidak akan impor. Benar mendagri (Tito Karnavian)? Datang ke saya itu lagi yang disampaikan (Hun Sen). Selamat, sukses, produksi saudara luar biasa kemudian kebijakan yang saudara ambil menjadi perhatian kita,” ujar Prabowo..

https://lpse.sulsel.go.id/

Tak Berharga di RI, Daun Ini Diincar Warga Jepang: Bisa Bunuh Bakteri

Ilustrasi daun salam (Dok: Freepik)

Di dapur orang Indonesia, aroma hangat daun salam nyaris tak tergantikan. Namun tak banyak yang tahu bahwa daun yang kerap disamakan dengan bay leaf ini sebenarnya berasal dari pohon Syzygium polyanthum ini adalah harta karun besar bagi Indonesia.

Tumbuhan yang masuk dalam anggota keluarga Myrtaceae yang tumbuh alami di Indonesia, Malaysia, hingga Indochina.

Lebih dari sekadar penambah rasa, daun salam memiliki khasiat luar biasa, ia mampu membunuh spora Bacillus cereus, bakteri penyebab keracunan makanan yang membandel. Di tengah tren pangan sehat dan kembali ke herbal, daun salam semestinya jadi primadona ekspor baru. Tapi kenyataannya justru sebaliknya.

Selama enam tahun terakhir, ekspor daun salam Indonesia justru semakin menyusut baik dari sisi volume maupun nilai. Satu-satunya penghibur hanyalah Jepang, pasar yang tampaknya belum siap berpisah dari rempah nusantara ini.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor daun salam Indonesia (HS 09109910) sempat mencapai puncaknya pada 2021 sebesar US$301.506 dengan volume ekspor 68.615 kg. Namun sejak itu, performanya memburuk drastis.

Tahun 2023 menjadi titik terendah dengan nilai hanya US$89.415 dan volume 27.687 kg. Meski nilai naik tipis menjadi US$123.778 pada 2024, volume justru turun lagi ke 23.415 kg, terendah dalam enam tahun terakhir.

Artinya, meski harga per kg naik (dari sekitar US$3,2/kg di 2023 menjadi US$5,3/kg di 2024), daya saing dalam volume justru makin lemah. Ini bisa disebabkan oleh dua hal, pasokan lokal yang terbatas atau mulai kalah saing di pasar global.


Di antara pasar ekspor yang fluktuatif dan makin mengecil, Jepang muncul sebagai anomali positif. Dalam enam tahun terakhir, Jepang selalu menjadi pembeli terbesar daun salam Indonesia, dan bahkan menyerap lebih dari 50% dari total nilai ekspor nasional pada 2024.

Ekspor ke Jepang melonjak tajam 63,7% pada 2024, menjadikannya penyelamat utama ekspor rempah ini. Pasar loyal lainnya antara lain Belanda, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia, namun volumenya tak konsisten dan jauh di bawah Jepang.

Turunnya volume ekspor selama tiga tahun terakhir menandakan bahwa Indonesia tidak hanya kalah dalam kompetisi pasar, tapi juga belum menggarap nilai tambah. Padahal, Syzygium polyanthum bukan sekadar daun aromatik ia berpotensi jadi bahan baku farmasi, herbal, hingga produk pangan fungsional.

Selama ini ekspor hanya dilakukan dalam bentuk daun kering utuh. Artinya, Indonesia masih mengekspor “aroma”, tapi belum menjual “cerita dan manfaat”.

Jika tak ingin rempah legendaris ini lenyap dari peta perdagangan dunia, maka Indonesia perlu menyulapnya jadi produk bernilai tinggi seperti yang sudah dilakukan India pada kunyit, atau Thailand pada serai.

https://politeknik-trijaya.ac.id/

Pemerintah Ubah Pola Penyusunan Rencana Kerja 2026, Ini Bocorannya

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara menyampaikan pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 harus sejalan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, Suahasil meminta agar alokasi anggaran 2026 benar-benar berorientasi pada program, bukan hanya operasional.

“Dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya ini kan bottom-up. Kita akan harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya,” ujar Suahasil dalam acara Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026, Senin (5/5/2025).

Ia pun menjelaskan pendekatan baru tersebut penting agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Bappenas akan menjadi dirigen dalam menyatukan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyusun program prioritas. Kalau mau buat Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, atau program lainnya, harus jelas mana belanja operasional, mana non-operasionalnya. Jadi jangan dibalik, dari seluruh operasional kami kumpulkan dulu, non operasional kumpulkan dulu, sisanya buat program, kebalik,” ujarnya.

Tak hanya itu, Suahasil mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk tidak lagi bekerja dengan pola business as usual. Harapannya, RKP 2026 dapat menjadi pedoman bagi cara kerja baru yang lebih sinergis, efektif, dan terfokus pada hasil.

“Semoga RKP ini menjadi pedoman cara kerja baru kita di dalam menyusun perencanaan, menyusun penganggaran, dan nantinya tentu mendapatkan arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden,” kata ujarnya.

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%-6,3% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Selain itu, penurunan intensitas emisi GRK diperkirakan 37,14% dengan indeks lingkungan hidup 76,67%. Sementara kemiskinan ekstrem 0%, tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%-4,96%, dan rasio gini 0,377-0,380.

Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia sebesar 5,6%-6,0% dan kawasan timur Indonesia sebesar 6,5%-7,3%

RKP Tahun 2026 disusun dengan tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Adapun prioritas pembangunan tahun 2026 terbagi menjadi 2 sektor utama. Yakni kedaulatan pangan dan energi dan ekonomi yang produktif dan inklusif.

https://amglpalas.ac.id/

China Ditinggal, Jualan iPhone Makin Susah-Apple Terpuruk

REFILE - CLARIFYING CAPTION Silhouette of laptop user is seen next to a screen projection of Apple logo in this picture illustration taken March 28, 2018.  REUTERS/Dado Ruvic

Saham Apple turun 5% pada Jumat (2/5) pekan lalu, setelah raksasa pembuat iPhone tersebut memangkas program pembelian kembali saham (buyback).

Selain itu, CEO Apple Tim Cook juga buka-bukaan menyebut biaya lebih yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar US$900 juta untuk menghadapi perang tarif antara AS dan China yang berdampak ke Apple.

Secara keseluruhan, saham Apple sepanjang 2025 sudah turun lebih dari 38% gara-gara kebijakan tarif resiprokal yang dimulai pemerintahan Donald Trump terhadap barang-barang impor China.

Apple merupakan salah satu raksasa AS yang menggantungkan lini manufakturnya di China. Sebanyak 90% rantai pasokan Apple berada di negara kekuasaan Xi Jinping.

Selain perang tarif, Apple juga sudah menghadapi kompetisi yang sengit dengan pabrikan HP asal China. Kinerja penjualan iPhone di China terus menurun. Di Q1 2025, penjualan iPhone tercatat anjlok 9% secara tahun-ke-tahun (YoY), menurut laporan IDC.

Apple sudah berupaya melancarkan solusi jangka pendek terhadap tarif Trump dengan menimbun pengiriman iPhone dari China beberapa saat lalu. Namun, analis memperkirakan Apple akan turut menghadapi penurunan permintaan di kampung halamannya di AS karena kondisi ekonomi yang tak menentu.

Keputusan Apple untuk memangkas buyback hingga US$10 miliar juga menjadi penanda bahwa perusahaan membutuhkan uang tunai dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian.

Biasanya, Apple mempertahankan bahkan meningkatkan level buyback. Ini menjadi kali pertama Apple terpaksa memotong besaran buyback.

“Buyback saham senilai US$100 miliar yang diumumkan lebih rendah dari US$110 miliar yang dipatok setahun lalu. Menurut kami hal ini membingungkan, karena Apple secara historis mempertahankan jumlah buyback atau menambah otorisasinya,” kata Angelo Zino, analis ekuitas di CFRA Research, dikutip dari Reuters, Senin (5/5/2025).

Apple Tinggalkan China

Analis telah mewanti-wanti bahwa perang tarif AS-China bisa berdampak pada harga jual iPhone yang lebih tinggi. Namun, Cook mengatakan mayoritas iPhone yang dijual di AS pada kuartal ini akan diproduksi di luar China.

Cook mengatakan akan memperkuat upaya memindahkan rantai pasokan iPhone ke India untuk menurunkan ketergantungan dengan China.

Sebagai bagian dari pemindahan tersebut, Cook mengatakan Apple juga akan meningkatkan kebutuhan chip dari AS dengan memperluas produksi di Texas, Arizona, dan Oregon. Namun, ia tak mengelak bahwa pemindahan fasilitas produksi iPhone membutuhkan biaya besar.

“Memproduksi semuanya di satu lokasi akan memiliki risiko besar,” kata Cook kepada analis, merujuk pada rekam jejaknya selama ini yang hanya bergantung ke manufaktur China.

“Salah satu bagian dari visi jangka panjang [Apple] adalah memindahkan rantai pasokan dalam porsi besar ke India, kata portfolio manager di Catalyst Funds, Joey Tigay. Catalyst Funds diketahui memegang saham Apple.

https://stityapismkw.ac.id/category/

Ekonomi Kuartal I-2025 Tak Sampai 5%, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya!

Suasana kendaraan roda empat melintas di Exit Tol Merak, Cilegon, Banten, Jumat, 28/3 dini hari. (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)

Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 loyo, dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Jauh lebih lambat dibanding kuartal I-2024 yang tumbuhnya 5,11% yoy.

Kalangan pengusaha menilai, lemahnya ekonomi Indonesia tak lain disebabkan daya beli masyarakat yang sudah memburuk. Sebab, pada kuartal I-2025 sebetulnya ada momentum musiman yang mendorong salah satu komponen utama pendorong produk domestik bruto (PDB) yaitu konsumsi rumah tangga.

Faktor musiman itu ialah momentum libur panjang Ramadan dan Lebaran atau Idul Fitri. Namun, saat adanya faktor musiman itu, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap PDB hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, selama masa Lebaran dan Ramadan, biasanya industri mamin mendapatkan berkah dengan peningkatan kinerja. Namun, pada tahun ini justru laporan keuangan dan bisnisnya sudah minus.

“Selama Lebaran kemarin ternyata tidak sesuai harapan dan bahkan lebih rendah dari tahun lalu. Perkiraan kita salah satunya daya beli kelas menengah bawah ini memang agak jelek ya sementara kelas menengah atas masih punya kekuatan beli tapi kan merek terbatas,” kata Adhi saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Ia mengatakan, ambruknya daya beli masyarakat karena memang kini tengah marak pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Meski begitu, di sektor mamin ia tegaskan tak terjadi PHK.

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, di tengah tren PHK, jumlah pengangguran Indonesia bertambah sebanyak 83.450 orang pada Februari 2025 bila dibandingkan Februari 2024, menjadi total 7,28 juta orang.

“Di industri kan banyak PHK dan lain sebagainya, tapi kalau di pangan tidak ada PHK massal meski memang ada yang kurangi kapasitas tapi itu normal lah masih normal,” ujarnya.

Kondisi ini menurut dia harus segera ditangani pemerintah dengan menerapkan berbagai kebijakan yang bisa mendorong pendapatan masyarakat, seperti berbagai stimulus yang bisa membuat serapan tenaga kerja makin tinggi.

“Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa segera intervensi dan terutama mungkin kita harap program-program pemerintah di daerah-daerah bisa diarahkan ke pendapatan masyarakat supaya ada income buat masyarakat untuk membeli,” kata Adhi.

Di sisi lain, ia menilai program bantuan sosial yang bisa menopang daya beli masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT) di ubah skemanya dari selama ini berbentuk uang tunai yang ditransfer, menjadi berbentuk voucher, supaya dana yang diperoleh tidak digunakan untuk judi online atau judol.

“Usulannya kan kalau bisa BLT diberikan dalam bentuk voucher supaya belanja, jangan uang tunai kalau uang tunai takutnya nyasar ke lain-lain seperti judol dan lain-lainnya, dan ini memang sedang dibahas,” tutur Adhi.

https://stityapima.ac.id/

TikTok Didenda Rp9,9 T, Disebut ‘Ugal-ugalan’ Kelola Data Pengguna

A logo of a smartphone app TikTok is seen on a user post on a smartphone screen Monday, Sept. 28, 2020, in Tokyo. (AP Photo/Kiichiro Sato)

Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commissioner/DPC) menjatuhkan denda sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,9 triliun kepada TikTok atas pelanggaran serius terhadap regulasi perlindungan data Uni Eropa (UE).

Lembaga itu memberi tenggat waktu 6 bulan bagi TikTok untuk menghentikan transfer data pengguna ke China apabila proses pengelolaan datanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi asal China, ByteDance, dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan tingkat tinggi terhadap data pribadi pengguna di kawasan Uni Eropa, sebagaimana diamanatkan oleh hukum perlindungan data UE, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR).

Investigasi DPC mengungkap bahwa data pribadi pengguna Uni Eropa, meski tidak disimpan di server China, dapat diakses secara jarak jauh oleh staf TikTok di negara tersebut. Akses semacam itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi intervensi otoritas China berdasarkan undang-undang kontra spionase dan aturan lainnya yang dinilai bertentangan dengan standar perlindungan data Eropa.

“Platform video pendek ini tidak mengatasi secara memadai potensi akses oleh otoritas China terhadap data tersebut, terutama berdasarkan hukum-hukum yang secara material menyimpang dari standar UE,” demikian pernyataan resmi dari DPC, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

Sebagai respons, TikTok menegaskan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan hasil penyelidikan dan akan mengajukan banding. TikTok menyatakan bahwa pihaknya telah menggunakan mekanisme hukum UE sendiri, termasuk klausul kontraktual standar, untuk mengatur akses jarak jauh secara ketat dan terbatas.

“Keputusan ini gagal mempertimbangkan sepenuhnya langkah-langkah keamanan data yang kami terapkan sejak 2023, termasuk pemantauan independen atas akses jarak jauh dan penyimpanan data pengguna UE di pusat data khusus di Eropa dan Amerika Serikat,” kata TikTok dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, TikTok menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah menerima permintaan dari otoritas China untuk mengakses data pengguna UE dan tidak pernah memberikan data tersebut kepada pihak mana pun di China.

“Putusan ini berisiko menciptakan preseden dengan konsekuensi yang luas bagi perusahaan-perusahaan dan industri secara keseluruhan yang beroperasi secara global di Eropa,” tambah mereka.

Dalam perkembangan lain yang menjadi perhatian serius DPC, TikTok mengungkap pada bulan lalu bahwa pada Februari mereka menemukan sejumlah kecil data pengguna UE yang disimpan di China, meskipun sepanjang 4 tahun penyelidikan mereka mengklaim bahwa tidak ada data yang disimpan di wilayah tersebut. Data itu disebut telah dihapus sejak penemuan tersebut.

“DPC menanggapi perkembangan ini dengan sangat serius. Kami sedang mempertimbangkan langkah regulasi lanjutan yang mungkin diperlukan,” ujar Wakil Komisioner DPC, Graham Doyle.

Ini bukan kali pertama TikTok dijatuhi sanksi oleh regulator privasi utama di Eropa tersebut. Pada tahun 2023, DPC mengenakan denda sebesar 345 juta euro kepada TikTok atas pelanggaran perlindungan data terkait penanganan data pribadi anak-anak di UE.

Komisi Perlindungan Data Irlandia memainkan peran sentral sebagai regulator utama untuk banyak perusahaan teknologi besar dunia di bawah naungan GDPR, mengingat banyak dari mereka berkantor pusat di Irlandia.

Sejak diberi wewenang sanksi pada 2018, DPC telah menjatuhkan denda kepada sejumlah raksasa teknologi, termasuk Microsoft (termasuk LinkedIn), X (sebelumnya Twitter), dan Meta (perusahaan induk Facebook dan Instagram).

Berdasarkan regulasi GDPR, otoritas perlindungan data dapat mengenakan denda hingga 4% dari total pendapatan global perusahaan jika terbukti melanggar ketentuan hukum privasi tersebut. Ketentuan ini berlaku di seluruh negara anggota UE serta negara anggota Area Ekonomi Eropa (EEA) seperti Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia.

Togel Online

Data Kemiskinan RI Versi Bank Dunia & BPS Berbeda, Ini Penjelasannya!

Infografis pulau di Indonesia Dengan  angka kemiskinan tertinggi

Bank Dunia atau World Bank dalam Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Dalam keterangan resminya, BPS menjelaskan kedua data dengan angka yang jauh berbeda tersebut tidak saling bertentangan. Namun, perbedaan muncul karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

Bank Dunia, menggunakan standar garis kemiskinan global yang disesuaikan dengan daya beli atau purchasing power parity (PPP) dan menilai kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar negara upper-middle income. Yakni US$ 6,85 per kapita per hari.

“Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

Sementara BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

“Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

BPS mengingatkan perlu kehati-hatian dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang.

Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita.

“Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut,” ujarnya.

kas138

Prabowo Beri 5 Janji, Ternyata Begini Kondisi Buruh RI

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari buruh di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis (1/5) pagi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan lima janjinya pada Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025). Janji ini diharapkan bisa memperbaiki kehidupan buruh yang selama ini banyak menghadapi tekanan. 

Berikut adalah rangkuman dari lima janji Presiden Prabowo Subianto kepada para buruh Indonesia:

  1. Menghapus Sistem Outsourcing Presiden Prabowo berkomitmen untuk menghapus sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dianggap merugikan pekerja. Ia menyatakan bahwa sistem ini akan dihapus secepatnya demi meningkatkan kesejahteraan buruh.
  2. Meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) Prabowo berjanji akan segera meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
  3. Menghapus Kemiskinan dan Mencegah Kelaparan Anak Presiden menegaskan komitmennya untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia, dengan tujuan agar tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kelaparan di tanah air.
  4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK Untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), Prabowo mengumumkan pembentukan Satgas PHK yang bertugas memantau dan menyelesaikan kasus-kasus PHK secara adil dan cepat.
  5. Memberikan Hadiah untuk Buruh Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Prabowo menyatakan akan memberikan hadiah kepada para buruh Indonesia, meskipun rincian hadiah tersebut belum dijelaskan secara spesifik.

Lantas, sebenarnya bagaimana kondisi buruh di Indonesia saat ini?

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Lebih Dari 18.000

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan buruh memiliki keterkaitan erat karena PHK berdampak langsung pada kehidupan pekerja. Buruh menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, terutama saat perusahaan mengalami kesulitan finansial atau perubahan kebijakan. Kehilangan pekerjaan ini berpengaruh pada kesejahteraan mereka dan keluarga, mengurangi pendapatan, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

Untuk melindungi pekerja dari PHK yang sewenang-wenang, pemerintah dan serikat buruh menetapkan regulasi serta mengadvokasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil. Negosiasi antara buruh, perusahaan, dan pemerintah bertujuan untuk memastikan proses PHK dilakukan secara transparan dan memberikan kompensasi yang layak.

Selain dampak individu, PHK juga memiliki efek luas terhadap tingkat pengangguran, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja dan regulasi yang adil sangat penting untuk menjaga kesejahteraan buruh dan mengurangi dampak negatif PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai lebih dari 18.000 orang. Khususnya dalam dua bulan pertama 2025.

Berdasarkan data dalam laman Satu Data Ketenagakerjaan Kemnaker, jumlah orang yang ter-PHK mencapai 18.610 orang per Februari 2025. Angka tersebut meningkat hampir 6 kali lipat dari bulan Januari yang sebanyak 3.325 PHK.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat sedikitnya 60 ribu buruh telah mengalami PHK dari 50 perusahaan, ada 37 perusahaan yang sudah melakukan PHK dalam bulan Januari – Februari 2025 dengan jumlah 44.069 buruh yang tidak dibayar pesangon dan THR-nya oleh pengusaha tersebut.

2. Pengangguran Sebanyak 7,47 Juta Orang

Per Agustus 2024, dari total 215,37 juta penduduk usia kerja di Indonesia, hanya 152,11 juta yang tergolong angkatan kerja, dan sisanya (63,26 juta) adalah bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 144,64 juta sudah bekerja dan 7,47 juta tergolong penganggur. Ini berarti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mencapai 4,91%, sedikit menurun dari 5,32% pada tahun sebelumnya.

kas138