Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa Pulau Pemping dipilih karena telah memiliki infrastruktur pendukung. Salah satunya, yaitu adanya jaringan pipa gas yang sudah terpasang.
Selain itu, menurut Yuliot, rencana pembangunan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) atau oil storage di Pulau Nipah yang berdekatan dengan Pulau Pemping ini juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan lokasi kilang tersebut.
“Jadi kan infrastruktur untuk gas, itu kan pipanya kan sudah ada di Pulau Pemping. Ya kemudian rencana oil storage-nya itu kan akan dibangun di Pulau Nipah. Itu kan lokasinya berdekatan. Jadi ini merupakan bagian satu ekosistem yang jadi satu kesatuan,” jelas Yuliot saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya sedang merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari (bph), untuk memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.
“Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” ungkap Bahlil, dikutip Rabu (5/3/2025).
Kelak, kilang minyak ini mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor. Kilang ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari.
Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai US$ 12,5 miliar atau Rp 204,95 triliun (asumsi kurs Rp 16.400 per US$). Selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara US$ 16,7 miliar.
Tak hanya itu, pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.
Selain itu, beberapa pedagang mengatakan memang masih sepi karena masih awal Ramadan. Namun, ramainya toko-toko parsel tersebut diperkirakan terjadi pada pertengahan Ramadan atau sepuluh hari menjelang Lebaran Idul Fitri.
Aida, salah satu pedagang parcel mengatakan bahwa dagangannya bakal ramai menjelang lebaran.
“Ramainya mungkin nanti sepuluh hari jelang lebaran,” kata Aida kepada CNBC Indonesia di lokasi.
Dia pun belum mengungkapkan potensi keuntungan penjualan tahun ini. Tetapi dari tahun lalu, ada kenaikan hingga 20%.
“Kalau tahun ini, belum bisa diprediksi ya karena masih awal-awal puasa, mungkin nanti jelang lebaran, tapi tahun lalu lumayan, naik 20% penjualannya,” ungkapnya.
Senada dengan Aida, Dahlia, salah satu pedagang parcel di Cikini Gold Center juga mengungkapkan ramainya penjualan bakal terjadi beberapa hari menjelang Lebaran.
“Kalau awal puasa, masih sepi ya. Biasanya dua minggu lah, dua minggu bulan puasa, baru mulai ramai,” kata Dahlia.
Dahlia juga mengatakan belum tahu omset penjualan parcel untuk tahun ini. Namun di tahun lalu, omzetnya pun menjanjikan
“Enggak tahu deh. Karena kan belum tahu. Karena kan kita juga awal baru buka di Ramadan ini. Kalau tahun kemarin ya, masih mending sih, ya ada 20%,” tambahnya.
“Selama arus mudik Lebaran, ruas tol di Sumatra yang paling heboh di antara Bakauheni sampai Palembang karena disana bersambungan dengan Merak Bakauheni,” kata Budi di Kementerian BUMN, Selasa (4/3/2025).
Meski kenaikan dibanding waktu normal tinggi, Ia tidak khawatir karena kepadatan jalan tol Trans Sumatra saat ini masih tergolong tidak padat. Namun, BUMN bakal mengikuti arahan pemerintah untuk memberi diskon tarif tol.
“Kami juga akan memberlakukan potongan tarif yaitu mulai tanggal 24 sampai 27 Maret, dan tanggal 8 dan tanggal 9 April. Potongannya 20%,” sebut Budi.
Potongan tarif tersebut untuk 12 ruas yang sudah beroperasi yakni Tol Bengkulu-Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya-Prabumulih (64 km), Tol Indrapura-Kisaran (48 km), dan Tol Indrapura-Tebing Tinggi-Seberlawan-Sinaksak (74 km).
Kemudian Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 km), Tol Medan-Binjai (17 km), Tol Pekanbaru-Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2-6 (49 km), serta Tol Binjai-Langsa Seksi Binjai-Tanjung Pura (38 km).
“Jumlah ruas ada 12 ruas yang beroperasi, 2 ruas belum bertarif tapi beroperasi, 3 ruas fungsional. Untuk layanan transaksi ada 36 Titik Lokasi Top Up Tunai, 140 Unit Mobile Reader, 288 Unit Gardu Operasi,” kata Budi.
Sedangkan untuk 3 ruas fungsional yakni Palembang-Betung (33,625 Km), lalu Sigli Banda Aceh Seksi I (5.955 Km) serta Padang-Sicincin (35,9 Km).
Sedangkan tol yang sudah beroperasi namun belum bertarif adalah Binjai-Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura-Pangkalan Brandan) sepanjang 18,85 Km serta Bayung Lancir-Tempino (33,6 Km).
Tidak ketinggalan, Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol yang dibagi menjadi 2 bagian yakni arus balik dan arus mudik.
“Hitungan Kementerian Perhubungan diskon tarif tol ini 4 hari, tapi kami rasa bisa 6 hari,” sebut Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur.
4 hari sebelum Lebaran tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2025 (H-7 s.d. H-4) asal GT Cikatama (Jakarta-Cikampek) menuju GT Kalikangkung (Batang-Semarang).
Kemudian 2 hari setelah Lebaran tanggal 8 sampai dengan 9 April 2025 (H+7, H+8) asal GT Kalikangkung (Batang-Semarang) menuju GT Cikatama (Jakarta-Cikampek).
“Pemberian potongan tarif tol dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya di ruas tol Transjawa. Besaran potongan tarif tol, yaitu 20 persen untuk semua golongan kendaraan,” kata Subakti Syukur.
Foto: First welding pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Batang, Senin (30/09/2024). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)
Tujuh sektor industri tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Adapun, keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million British thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” ungkap Bahlil, dikutip Senin (3/3/2025).
Bahlil menilai penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.
Di samping itu, pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik. Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.
Keputusan perpanjangan penerapan alokasi subsidi gas bagi tujuh subsektor industri disambut baik oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
“Penerapan HGBT bagi industri di dalam kawasan industri penting agar meningkatkan daya saing terhadap kawasan-kawasan industri yang ada di negara pesaing di dalam menarik investor,” kata Ketua HKI Sanny Iskandar.
Bantu Stimulus Ekonomi
Bahlil memerinci, pada sektor kelistrikan, kebijakan HGBT bertujuan untuk memastikan pasokan energi dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begitu, tarif listrik bisa tetap stabil bagi masyarakat dan beban subsidi energi bisa berkurang.
Implementasi kebijakan HGBT bahkan membantu mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik yang ditanggung pemerintah. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncaknya pada 2022 sebesar Rp 16,06 triliun.
Selain itu, subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan terbesar sebesar Rp 4,10 triliun di tahun yang sama. Kompensasi listrik juga mengalami penurunan signifikan, mencapai penghematan tertinggi Rp 13,09 triliun.
Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya meringankan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya operasional PLN. Bahkan, di PT PLN Batam, dampak penghematan HGBT pada 2023 tercatat mencapai Rp 844,95 miliar.
Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp 247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp 127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp 23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.
Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
“Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Bahlil.
Pada kedua Kepmen HGBT ini terdapat beberapa Pengguna Gas Bumi Tertentu yang tidak lagi dicantumkan sebagai pengguna HGBT dengan pertimbangan telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari US$ 6,5 per MMBTU dan/atau US$ 7 per MMBTU, terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara serta terdapat Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah berhenti menggunakan gas bumi.
Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan implementasi yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan kratom bisa meningkatkan stamina tubuh hingga meredakan depresi.
“(Karatom) ada yang bisa diminum, kalau nggak salah bisa berbentuk sirup,” ungkap Budi saat ditemui usai melepas ekspor perdana kratom di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar produk kratom memang digunakan sebagai bahan kesehatan.
“Jadi dia bisa diseduh seperti teh, itu kayak semacam untuk vitalitas badan, segala macam,” jelasnya.
Direktur Utama PT Oneject Indonesia, Jahja Tear Tjahjana menyebut bubuk kratom aman dikonsumsi langsung. “Bisa dikonsumsi langsung, karena sudah bebas dari bakteri,” jelas Jahja dalam kesempatan yang sama.
Bubuk “Daun Surga” Kratom Belum Bebas Dijual di RI
Kendati demikian, status perdagangan kratom di dalam negeri masih belum jelas. Mendag Budi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur peredaran kratom di pasar domestik.
“Jadi belum ada peraturan yang terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kan kebanyakan untuk ekspor semua,” ujar Budi.
Hal ini berarti, meskipun kratom sudah mendapat izin ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, tidak serta-merta produk ini bisa dijual bebas di dalam negeri.
Perlu diketahui, kratom sebelumnya sempat masuk dalam daftar narkotika golongan 1, yang berarti peredarannya sangat dibatasi. Namun, setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan pemerintah, statusnya kini berubah.
“Ya sekarang sudah nggak ada masalah. Waktu itu kan sudah disepakati. Akhirnya dikeluarkan Permendag dan sudah diperbolehkan untuk ekspor,” jelasnya.
Pria 26 tahun tersebut berhasil menanjak ke puncak kesuksesan dengan membuat video-video sensasional. Mulai dari eksperimen tinggal di Piramida selama 100 jam, hingga membuat kontes yang melibatkan 50 YouTubers untuk memperebutkan uang US$1 juta atau setara Rp16,5 miliar.
Nama MrBeast juga menjadi sorotan media arus utama. Forbes mencatat kekayaan MrBeast mencapai US$85 juta (Rp1,4 triliun) pada Oktober 2024.
Angka itu melejit cepat di 2025. Menurut laporan Celebrity Net Worth, kekayaan MrBeast sudah mencapai angka US$1 miliar (Rp16,5 triliun) di tahun ini, dikutip dari BoredPanda, Jumat (28/2/2025).
Tak seperti kreator konten lainnya, Donaldson juga dikenal lumayan blak-blakan mengumbar penghasilannya dari YouTube. Ia mengatakan bisa menghasilkan sekitar US$600-700 juta (Rp9,9-11,6 triliun) per tahun.
Kendati demikian, MrBeast belum merasa dirinya sudah menjadi orang kaya. Ia mengatakan mungkin di masa depan dia akan jadi orang kaya, tetapi saat ini belum mencapai posisi tersebut.
“Saya tidak naif. Mungkin suatu saat [jadi orang kaya]. Namun untuk sekarang, berapa pun penghasilan saya, saya investasikan lagi,” kata MrBeast kepada Time Magazine.
Bahkan, MrBeast tak segan membeberkan berapa uang di saldo rekeningnya, saat berbicara di podcast ‘The Diary of CEO’. Dari pengakuannya, jumlah tersebut tak bisa membawa MrBeast menjadi seorang ‘jutawan’.
Ketika ditanya apakah ia merupakan seorang milyarder, MrBeast membantah hal tersebut jika dilihat dari saldo rekeningnya.
“Di atas kertas benar [miliarder]. Namun, di akun bank saya, uang yang ada kurang dari US$1 juta (Rp16,5 miliar),” ia menuturkan.
Menurut Donaldson, semua uang yang ia hasilkan dari YouTube disalurkan ke bisnis lainnya, bukan ke rekening bank. Bahkan, ia mengklaim tak memiliki akses ke uangnya sendiri, meski berada di saldo rekening pribadinya.
“Saya tak memiliki akses ke semua akun bank saya. Saya memiliki Chief Financial Officer (CFO),” ia menjelaskan.
Foto: Co-Founder & CEO PT Telunjuk Komputasi Indonesia, Hanindia Narendrata menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Epic Awards di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
“Dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin naik. Kalau kita lihat 2022 ke 2023 itu naik 11,19%, dan dari 2023 ke 2024 itu naiknya sekitar 34%. Jadi kalau hitung-hitung, 2022 ke 2024 itu naiknya bisa sampai hampir 50% gitu, dari sekitar Rp 50 triliunan sampai ke Rp 75 triliunan. Jadi saya rasa ini perkembangannya belum akan berhenti ya, kita harapkan demikian, dan ini merupakan peluang bagi brand FMCG untuk memasukkan produk-produknya di e-commerce,” ujar Co-Founder & CEO Compas.co.id, Hanindia Narendrata dalam EPIC Awards 2025, Kamis (27/2/2025).
Dia melanjutkan, faktor utama yang memacu perkembangan e-commerce ini jelas, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sebab, saat ini sudah ada teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang berpotensi mendorong pertumbuhan di e-commerce itu sendiri.
“AI ini memang membuat teknologi itu semakin berkembang ya, kita mudah sekali belajar lewat AI gitu kan, jadi dari sisi aspek teknologi dia mempercepat, dan dari sisi yang lain juga ada, contohnya kayak teknologi automation gitu, automation itu juga sangat berpengaruh di marketplace, bagaimana ketika ada yang memesan barang, sistem kita bekerja secara otomatis,” jelasnya.
Di sisi lain, ada empat kategori produk FMCG yang mencatatkan pertumbuhan penjualan yang mengesankan. Di antaranya adalah perawatan kecantikan, makanan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi. Sebagai contoh, produk terkait perawatan kecantikan mengalami kenaikan hingga 34% pada 2024 dibandingkan periode yang lalu. Bahkan, penjualan produk perlengkapan ibu dan bayi mampu melesat hingga 61%.
Terlepas dari itu, media sosial juga berperan penting dalam penjualan produk. Ini mengingat, banyak konten kreator maupun KOL yang menjual barang-barang dari brand melalui konten yang menarik, termasuk live shopping.
“Jadi ini fenomena yang luar biasa dan cepat sekali di 2024, itu perkembangan teknologinya,” tandasnya.
Dua terminal energi yang dikelola oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha Sub Holding Integrated Marine Logistic PT Pertamina International Shipping (PIS), meraih penghargaan PROPER Hijau 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan ini menjadi bukti komitmen PET dalam menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi dalam operasionalnya.
PROPER Hijau diberikan setiap tahunnya kepada perusahaan yang berhasil melampaui standar dasar dalam pengelolaan lingkungan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Perusahaan penerima penghargaan ini menunjukkan inovasi dalam sistem manajemen lingkungan, pengolahan limbah, efisiensi energi, konservasi lingkungan, serta penurunan beban pencemaran dan emisi.
Kedua terminal yang meraih penghargaan ini adalah Terminal LPG Tanjung Sekong dan Fuel Terminal (FT) BBM Baubau.
Terminal LPG Tanjung Sekong, yang menyuplai sebanyak 40% Kebutuhan Nasional LPG nasional, berhasil mempertahankan predikat PROPER Hijau berkat program unggulannya dalam konservasi keanekaragaman hayati (Kehati). Program ini berfokus pada upaya pelestarian badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon, sebagai bagian dari kontribusi dalam menjaga kelestarian spesies endemik Indonesia.
Direktur PET Bayu Prostiyono menegaskan bahwa penghargaan PROPER Hijau menjadi motivasi bagi PET untuk terus berinovasi dalam menciptakan program keberlanjutan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan serta terus berupaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai program keberlanjutan,” ujarnya dikutip Rabu (26/2/2025).
Sementara itu, Fuel Terminal (FT) BBM Baubau, yang mulai beroperasi pada 2012 dan dikelola PET sejak 2021, merupakan terminalbackbonedi wilayah Sulawesi. Pada tahun ini, FT Baubau untuk pertama kalinya meraih penghargaan PROPER Hijau, yang didukung oleh berbagai inisiatif berkelanjutan.
Program yang berkontribusi dalam pencapaian ini adalah pengembangan aplikasi Panic Button, serta program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM Oolahan Ikan Katapayi Sulaa Mandiri, yang berperan dalam meningkatkan perekonomian komunitas lokal.
Bayu menyebut keberhasilan PET dan PIS dalam memperoleh penghargaan ini menegaskan peran perusahaan dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.
“Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tetapi juga menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Kami percaya bahwa bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial akan menciptakan nilai jangka panjang, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem di sekitar kami. Komitmen ini akan terus kami jalankan sebagai bagian dari kontribusi nyata PET dan PIS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” tutup Bayu.
Foto: Ilustrasi: Minyak mengalir keluar dari semburan dari sumur 1859 asli Edwin Drake yang meluncurkan industri perminyakan modern di Museum dan Taman Drake Well di Titusville, Pennsylvania AS, 5 Oktober 2017. REUTERS / Brendan McDermid / File Foto
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 96 saksi dan dua orang ahli.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar meperinci ketujuh orang tersangka tersebut. Tiga berasal dari pihak swasta, yakni MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Sementara itu, empat orang merupakan pegawai Pertamina. Masing-masing RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Qohar menjelaskan kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor. Selain itu, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada Pertamina sebelum melakukan ekspor.
Namun, berdasarkan fakta penyidikan, Tersangka RS, Tersangka SDS, dan Tersangka AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness/produksi kilang. Sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor.
Pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri milik KKKS sengaja ditolak dengan berbagai alasan. Pertama, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai keekonomian, padahal harga yang ditawarkan oleh KKKS masih masuk range harga HBS.
Kedua, produksi minyak mentah KKKS dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spek. Namun faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai dengan spek kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.
Kemudian saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan keluar negeri (ekspor). Adapun, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan impor produk kilang.
Sementara itu, untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya permufakatan jahat (mens rea).
Pemufakatan jahat tersebut dilakukan antara Penyelenggara Negara (Tersangka SDS, Tersangka AP, Tersangka RS, dan Tersangka YF) bersama DMUT/Broker (Tersangka MK, Tersangka DW, dan Tersangka GRJ) sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
“Tersangka RS, Tersangka SDS dan Tersangka AP memenangkan DMUT/Broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum,” ujarnya.
Selanjutnya, tersangka DM dan Tersangka GRJ melakukan komunikasi dengan Tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi (spot) pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Tersangka SDS untuk impor minyak mentah dari Tersangka RS untuk impor produk kilang.
Adapun, dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.
Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15% secara melawan hukum sehingga Tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.
Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Index Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:
1. Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
2. Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
3. Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
4. Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
5. Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
