“Menteri Pekerjaan Umum sedang mengusulkan beberapa peresmian, kami mengusulkan beberapa ground breaking untuk mungkin nanti Istana yang akan menjadwalkan,” kata Basuki, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).
“(Usulannya) Akhir Desember atau awal Januari,” sambung Basuki.
Basuki juga mengabarkan beberapa gedung untuk lembaga eksekutif sudah rampung pada Desember 2024 ini. Seperti 4 kantor Kementerian Koordinator. Namun jumlahnya masih mengikuti fitur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu.
“Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya, kemenkonya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Basuki juga mengungkapkan pada awal 2025 itu juga dimulai pembangunan fasilitas gedung untuk lembaga Yudikatif dan Legislatif. Seperti halnya arahan dari Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya ditunjuk sebagai Kepala OIKN.
Targetnya pada 2028 ekosistem bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah mulai terbentuk.
“Jadi waktu perintah saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan eksekutif,” terangnya Basuki.
“Perlu dijelaskan mengenai definisi barang mewah, ini apa mengacu pada Permenkeu 11/2023 atau akan dibuat definisi baru, misal kategori tas dan sepatu, gimana mengkategorikan yang mewah atau biasa? karena rangenya luas sekali, mulai puluhan ribu sampai ratusan juta, apa dari sisi harga dibedakan?” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (9/12/2024).
Kebingungan itu membuat pelaku usaha tidak bisa berancang-ancang dalam menentukan harga dan kesiapan dalam strategis perusahaan, termasuk mengimpor barang yang berpotensi mengalami kenaikan PPN.
“Apa semua jenis kategori barang akan dibedakan mana mewah, mana bukan, sehingga juga jadi rumit,” kata Haryanto.
Belajar dari kejadian sebelumnya, seperti barang illegal, justru terjadi celah yang membuat negara rugi karena kehilangan potensi pajak.
“Sesuatu yang rumit dan kontrolnya sulit akan menyebabkan kebingungan dan membuat celah bagi oknum yang berpotensi akan merugikan negara dan masyarakat umumnya, ini perlu diklarifikasi dulu,” sebut Haryanto.
Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang. Kebijakan yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah.
Keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pekan lalu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, sejumlah barang mewah itu di antaranya mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Terhadap usulan ini, Dasco mengatakan, Prabowo mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut.
“Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” ungkap Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (9/12/2024).
Presiden sekaligus Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut menanggapi jika misalnya Jokowi bergabung ke Partai Gerindra. Ia bilang, terbuka jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung ke partainya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengungkapkan analisisnya soal sejumlah partai pintunya terbuka untuk Jokowi. “Kalau mau jujur, tentu Gerindra jauh menggiurkan bagi Jokowi karena partai pemenang pilpres yang kekuatan politiknya luar biasa. Secara alamiah, siapa pun politisi di negara ini ngiler bergabung dengan partai penguasa,” kata Adi Prayitno, kepada wartawan, mengutip Detikcom, Minggu (8/12/2024).
Adi menambahkan dalam konteks itu, sangat rasional Jokowi ke Gerindra. Setidaknya Jokowi punya backing politik jangka panjang, terutama untuk memproteksi dari dari serangan PDIP dan kelompok kritis.
Namun, menurut Adi, yang menjadi catatan adalah jika bergabung dengan Gerindra, maka Jokowi dinilai tak bisa berharap jadi bintang dan king maker. Sebab, sudah ada sosok Prabowo.
“Karena bintang dan king makernya hanyalah Prabowo Subianto. Bukan yang lain,” ujarnya.
Adi menilai Jokowi ingin masih tampil dan menjadi penentu politik di kemudian hari. Khususnya, menyangkut Wapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.
“Sementara, ada kecenderungan Jokowi masih ingin terlihat jadi bintang dan king maker di masa mendatang, terutama untuk memotori Gibran. Di situlah dilemanya Jokowi kalau ke Gerindra,” ujarnya.
Partai lain yang terbuka untuk Jokowi adalah Partai Golkar dan PAN. Pilihan partai lain ini, menurut Adi, dapat membuat Jokowi mempunyai posisi politik sebagai penentu arah keputusan.
“Golkar dan PAN terlihat tertarik. Tapi sekali lagi, tak ada jaminan jika bergabung dengan dua partai ini Jokowi jadi king maker. Tapi setidaknya di Golkar dan PAN Jokowi punya bargain politik kuat untuk jadi king maker karena punya Gibran yang wapres. Itu artinya, siapa pun yang terima Jokowi bisa dipastikan punya wapres yang secara politik prestisius,” imbuhnya.
Prabowo sebelumnya ditanya apakah pertemuan dengan Jokowi turut membicarakan soal masuk ke Partai Gerinda. Prabowo menyampaikan partainya terbuka jika Jokowi ingin bergabung, tapi ia tak akan memaksa.”Oh, kalau Gerindra terbuka, tapi tentunya kami nggak bisa maksa beliau masuk,” jawab Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Presiden Prabowo pun akhirnya buka suara mengenai keputusan tersebut. Dia menjelaskan kenapa kenaikan PPN jadi 12% di tahun 2025 nanti tetap harus diberlakukan.
Pertama, Prabowo menegaskan, pemberlakuan PPN 12% di tahun 2025 adalah perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Undang-Undang yang dimaksud Prabowo adalah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kedua, kenaikan PPN yang tetap berlaku di tahun 2025 nanti menyasar barang-barang tertentu.
“Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah Undang-Undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo kepada wartawan, di Istana Merdeka, dikutip Sabtu (7/12/2024).
“Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” tegasnya.
Sebelumnya perwakilan DPR RI menemui Prabowo di Istana Negara, Jakarta, kemarin, membahas mengenai kejelasan penerapan PPN 12% di Januari 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada tiga poin yang disampaikan oleh pemerintah dalam pertemuan dengan DPR. Pertama, PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah yang selektif.
Kedua, barang-barang pokok dan pelayanan langsung kepada masyarakat masih tetap diberlakukan PPN 11%.
“Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji,” katanya saat ditemui di Istana Negara, Kamis (5/12/2024).
Ketiga, Dasco mengatakan Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan dan sejumlah menteri lainnya untuk segera mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa jenis pajak yang harus diturunkan, sebagai bentuk insentif.
“Kita menghormati keputusan beliau,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, melalui pesan singkat, Jumat (6/12/2024).
Hanya saja ia belum mau membeberkan apakah Miftah sudah memberikan surat pengunduran diri secara resmi atau belum. Namun, ke depan mengenai kursi kosong yang ditinggalkan pada posisi Miftah ini merupakan hak prerogatif presiden.
“Itu hak prerogatifnya presiden,” kata Hasan.
Miftah mengumumkan pengunduran dirinya melalui konferensi pers di di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).
Dalam keterangannya, ia mengatakan pengunduran dirinya tidak berdasarkan tekanan dari pihak luar, melainkan keputusan dirinya sendiri.
“Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah, mengutip CNN Indonesia, Jumat (6/12/2024).
“Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” sambungnya.
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengungkapkan, pihaknya bersama dengan pemerintah masih membahas mengenai perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham 10% untuk pemerintah.
“(Perpanjangan usai 2041) masih didiskusikan terus dengan pemerintah,” kata Tony saat ditanya kabar terbaru rencana perpanjangan IUPK PTFI, ditemui di sela acara Indonesia Mining Summit 2024, Jakarta, dikutip Kamis (5/12/2024).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat mengungkapkan bahwa syarat agar PTFI bisa memperpanjang masa IUPK usai 2041 adalah dengan membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua dan penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.
Ditanya perihal kepastian rencana tambahan saham RI di PTFI sebesar 10%, Tony mengungkapkan hal tersebut juga masih didiskusikan dengan pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa kepastian apakah rencana tersebut akan diberikan gratis untuk pemerintah, dia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. “Itu (rencana tambahan saham RI 10% di PTFI) masih didiskusikan,” imbuhnya,
Seumur cadangan
Pemerintah sebenarnya menjamin kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Berdasarkan peraturan anyar ini, di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 195A dan Pasal 195B yang mengatur mengenai IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
Di dalam Pasal 195B ayat 1 disebutkan bahwa IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk dari Kontrak Karya (KK) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
a. Memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian terintegrasi dalam negeri.
b. Memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian.
c. Sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh peserta Indonesia.
d. Telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.
e. Mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
f. Memiliki komitmen investasi baru paling sedikit dalam bentuk kegiatan eksplorasi lanjutan dan peningkatan kapasitas fasilitas pemurnian, yang telah disetujui oleh Menteri.
Lalu, pada ayat 2 dan 3 Pasal 195B tersebut berbunyi:
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
Letak kursi pesawat seringkali menentukan kenyamanan bepergian di udara. Apalagi jika Anda terbang dalam waktu lalu.
Baru-baru ini tengah heboh tren baru yang muncul dan viral di aplikasi video favorit global, TikTok, yakni “check-in chicken”.
Mengutip CNN Indonesia, tren terbaru ini merupakan suatu permainan atau bisa dibilang trik cerdas yang dilakukan penumpang untuk mendapatkan kursi terbaik di pesawat dengan menunda pemesanan tiket sampai waktu check-in hampir ditutup.
Harapannya, mereka mendapatkan kursi yang didamba-dambakan, seperti kursi dengan ruang kaki ekstra atau kursi di dekat lorong kabin yang luas, melansir Independent.
Chelsea Dickenson, dari Cheap Holiday Expert, menjelaskan bahwa menunda check-in daring pada menit-menit terakhir untuk penerbangan yang ditawarkan Wizz Air atau Ryanair biasanya merupakan cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan tempat duduk terbaik di pesawat.
Dia mengaku dua maskapai penerbangan yang membebankan biaya tambahan untuk pemesanan kursi pre-booking tersebut, membagi kelompok penumpang yang bepergian bersama dengan menempatkan mereka “di kursi yang letaknya paling tidak enak”.
Kemudian, maskapai-maskapai itu sengaja menyisakan tempat duduk terbaik untuk dapat diperebutkan.
Meski begitu, strategi memesan penerbangan pada menit-menit terakhir ini tentu saja memiliki sejumlah risiko.
Chelsea menambahkan bahwa trik “check-in chicken” ini bekerja paling ampuh ketika kita terus memperhatikan denah tempat duduk check-in sepanjang hari.
Ia juga mengingatkan bagi wisatawan yang mencoba-coba trik “curang” ini tidak menunda proses check-in hingga sampai menit terakhir, karena dikhawatirkan penerbangan sudah kelebihan pesanan sehingga membuat kita tidak bisa mendapatkan tempat duduk.
Blogger perjalanan itu menjelaskan, “Wizz Air dan Ryanair sama-sama memiliki beban muatan rata-rata yang cukup besar, sekitar 94 persen, sehingga pesawat itu sering kali hampir penuh.”
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti menjelaskan bahwa setidaknya daya listrik minimum yang dibutuhkan untuk pengguna kendaraan listrik melakukan pengisian daya di rumah minimal sebesar 7.700 Volt Ampere (VA) untuk mobil.
“Kalau untuk tambah daya, untuk home charging ini kan daya yang diperlukan rata-rata sekitar 7.000 VA. Jadi kalau di rumahnya sudah tinggi, mungkin enggak perlu tambah daya, cuman kalau masih di bawah itu dan memang diperlukan, itu bisa tambah daya,” kata Edi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).
Selain itu, Edi mengungkapkan bahwa PLN juga menawarkan berbagai promo untuk program tambah daya dan pasang baru home charging. Adapun promo pasang baru home charging untuk meningkatkan daya menjadi 7.700 VA hanya dikenakan biaya sebesar Rp 850 ribu.
“Sampai sekarang juga masih ada diskon. Diskonnya jadi sekitar Rp 850 ribu. Tinggal bayar Rp 850 ribu,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa penggunaan mobil listrik sebagian besar digunakan untuk mobilitas sehari-hari yang tidak lebih 100 kilo meter (km). Sementara, kapasitas baterai mobil listrik yang tersedia saat ini rata-rata mampu digunakan lebih dari 200 kilo meter.
Dengan demikian, sebagian besar pengisian daya kendaraan listrik mayoritas dilakukan di rumah pelanggan dibandingkan dengan di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Ini membuat layanan home charging menjadi sangat penting untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik.
“Mobil listrik ini layaknya handphone. Pengisian daya dilakukan pada malam hari di rumah masing-masing. SPKLU hanya digunakan ketika perjalanan jarak jauh,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) ataupun dealer kendaraan listrik, sehingga setiap pembelian kendaraan listrik akan langsung mendapatkan layanan pemasangan home charging secara gratis dari PLN.
“Jadi setiap ada pembeli kendaraan listrik, petugas PLN akan langsung mendatangi rumah pembeli tersebut untuk memasangkan home charging, sehingga mereka dapat semakin nyaman dalam menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan.
Menurut Darmawan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, PLN menghadirkan promo Super Everyday, yakni promo penyambungan baru (PB) untuk pengisian daya di rumah atau home charging. Promo ini dapat diikuti oleh semua golongan tarif pelanggan PLN, dengan rincian pelanggan tegangan rendah (TR) 1 Fasa sampai dengan daya 7.700 VA dan Pelanggan TR 3 Fasa sampai dengan daya 13.200 VA.
Lewat promo ini, pelanggan mendapatkan harga spesial di mana pelanggan 1 Fasa dengan pilihan daya akhir 7.700 VA hanya membayar Rp 850 ribu dari harga normal sekitar Rp 7,49 juta. Sementara, bagi pelanggan 3 Fasa dengan pilihan daya akhir 13.200 VA hanya membayar Rp 3,5 juta dari harga normal berkisar senilai Rp 14,6 juta.
Pelanggan juga akan mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30% pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB dari pemakaian home charging. Layanan home charging ini juga tersambung dengan Electric Vehicle Digital Services (EVDS) yang disiapkan PLN. Pelanggan bisa mengatur waktu pengisian daya hingga melihat histori pengisian daya kendaraan listrik.
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa target penjualan listrik yang ditetapkan perusahaan di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 sejatinya yakni hanya sebesar 299,99 TWh. Namun pihaknya memproyeksikan penjualan hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai 307,23 TWh.
“Jadi targetnya adalah 299,99 TWh. Kami, prognosa kami, ini kami prediksi yang sudah kami lakukan effort-nya dan nanti masih ada sebulan lagi 307,23 TWh. Sehingga ini akan jauh di bawah, di atas target,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).
Menurut dia, dengan adanya pertumbuhan penjualan listrik diharapkan kondisi keuangan perusahaan semakin menguat. Adapun, hingga Oktober 2024, kinerja penjualan listrik tercatat tumbuh sebesar 16,36 TWh atau 6,88% atau lebih tinggi 6,9 TWh di atas target RKAP.
“Realisasi penjualan tahun 2024 kalau kita bandingkan ini saat ini pertama adalah di bulan Oktober, di Desember, realisasi 2023 adalah 288,44 TWh,” katanya.
Dari 14 PSN baru tersebut salah satu di antaranya berdampingan dengan Proyek PIK2, yakni pengembangan Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland. Artinya persepsi bahwa seluruh proyek PIK2 sebagai PSN kurang tepat. Karena, PSN yang dimaksud Pemerintah hanya berdampingan dengan kawasan pengembangan PIK2.
Adapun PSN Tropical Coastland adalah pengembangan Green Area dan Eco City di lokasi lahan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi Banten dengan luas kurang lebih 1.836 hektare. PSN sektor pariwisata ini didukung oleh Menteri Pariwisata dan telah mengikuti alur proses pengusulan sesuai aturan yang berlaku. Dengan tahapan usulan dengan lampiran Surat Komitmen Daftar PSN Menteri/ Kepala Lembaga, rencana pendanaan, hasil kajian, hingga rencana aksi.
Dalam usulan PSN Tropical Coastland diketahui akan mendatangkan 10 juta wisatawan dengan 6.235 tenaga kerja langusng dan 13.550 tenaga kerja dari warga masyarakat sekitar sebagai efek pengganda (multiplier efek).
Setelah usulan diserahkan, akan dilakukan evaluasi dengan kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional. Langkah selanjutnya adalah usulan akan menjadi bahan rapat tim pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Pesiden. Setelah semua langkah itu selesai barulah bisa mendaftar PSN..
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PSN Tropical Coastland dijamin tidak akan dibiayai dengan biaya APBN. Pemerintah telah mendapatkan komitmen dari Badan Usaha Pengusul PSN untuk melakukan pembangunan secara bertahap dengan dana sepenuhnya oleh swasta.
Ditambah lagi, kawasan PSN Tropical Coastland juga dijamin berbeda dengan kawasan hunian, apalagi sesuai dengan usulan yang diajukan, PSN Tropical Coastland akan berisi dengan ecotourism, safari, golf, Taman Bhineka, wisata mangrove, dan lainnya. Atau secara zona, PSN Tropical Coastland terbagi menjadi ke dalam beberapa zona pembangunan.
Tidak tanggung-tanggung, PSN Tropical Coastland untuk revitalisasi mangrove akan membuat kawasan mangrove yang tadinya hanya 91,97 hektare akan menjadi 515,79 hektare atau bertambah 423,83 hektare.
Selain itu, dari PSN Tropical Coastland juga akan sangat menyerap tenaga kerja, secara rinci untuk Taman Bhineka dan wisata mangrove saja, setidaknya pada masa kontruksi akan menyerap 1.000 tenaga kerja, pada masa operasional 500 tenaga kerja, dan masih ada efek pengganda mencapai 3.300 tenaga kerja. Jumlah tersebut belum ditambah dengan zona B, C, dan D yang didalamnya ada kebun binatang, resort, sarana olahraga, dan masih banyak lagi.
Untuk diketahui, proyek PIK2 sendiri sudah menampung tenaga kerja tidak kurang dari 163 ribu orang dari periode 2021 sampai 2024 dari warga sekitar. Adapun yang ditampung bekerja di sektor pembangunan proyek, vendor outsourcing, dan ada juga yang bekerja sebagai karyawan di area komersial.
Secara rinci, lapangan kerja yang tercipta ada untuk tenaga konstruksi, tenaga landscape, kemudian tenaga jasa servis yang lain-lain. Ditambah lagi, dari lapangan kerja ini juga menciptakan efek domino kepada lingkungan terutama di Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, dan Paku Haji di utara Kabupaten Tangerang merupakan kecamatan dengan tingkat pengangguran yang tinggi
Sementara sumber dana untuk pembangunan PIK2 Tropical Coastland dipastikan tidak berasal dari APBN, melainkan investor yang diperkirakan mencapai Rp 39 triliun.