Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor kakao selama 10 bulan ini mencapai US$ 2,01 miliar atau naik hingga 104,58% dibanding catatan pada periode yang sama tahun lalu senilai US$ 980 juta.
Meroketnya nilai ekspor kakao Indonesia itu dipicu oleh tingginya harga rata-rata kakao selama 2024. Rata-rata harga kakao Januari-Oktober 2024 di pasar internasional senilai US$ 6,97/kg atau naik 112,58% dibanding harga rata-rata selama 2023 yang hanya senilai US$ 3,28/kg.
Sejak 2019-2022, harga rata-rata kakao di pasar internasional sebetulnya hanya bergerak di kisaran atas US$ 2,30/kg, seperti pada 2019 di level US$ 2,34/kg, 2020 menjadi US$ 2,37, 2021 naik tipis ke US$ 2,43, dan pada 2022 turun menjadi US$ 2,39 sebelum akhirnya pada 2023 bergerak ke level US$ 3,28.
Sementara itu, dari sisi volume sebetulnya ekspor kakao naik tipis. Pada periode Januari-Oktober 2024 seberat 288,25 ribu ton, atau naik 1,92% dibanding Januari-Oktober 2023 seberat 282,82 ribut ton.
“Dengan demikian kenaikan harga kakao di tambah pengikatan volume itu menyebabkan jadi salah satu faktor yang sebabkan kenaikan nilai ekspor kakao,” ungkap Amalia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau menyangkut dengan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang kita sudah kasih ke salah satu dari antaranya, NU. Itu yang digugat,” kata dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut menuai perhatian karena adanya perbedaan pandangan terkait peruntukan WIUPK yang sebelumnya lebih terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jadi yang berhak untuk mendapatkan prioritas itu cuma selama ini dikunci di pasal 76 itu tentang hanya BUMN dan BUMD. Tetapi kemudian oleh Dirjen dan orang hukum di pemerintahan itu kemudian diuji. Itu bukan tanpa diskusi, Pak,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan terbesar di Indonesia secara resmi menyatakan minatnya mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dua Ormas Keagamaan itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Nu mendapatkan jatah tambang Eks PT Arutmin Indonesia. Sementara itu Muhammadiyah dikabarkan akan mendapatkan jatah tambang bekas PT Adaro.
Kantor Kekayaan Intelektual Korea atau Korean Intellectual Property Office (KIPO) menyuarakan kekhawatirannya terkait merek dagang Indomie dari Indonesia. Sebab, Indomie mengeluarkan varian baru mie instan yang terinspirasi dari Korea, yakni Korean Ramyeon.
Melansir The Korean Times, produk dengan brand ambassador girl grup K-pop NewJeans itu disebut menyesatkan konsumen lokal dengan mengira mi tersebut berasal dari Korea.
“Tidak selalu menjadi masalah bagi perusahaan asing untuk mendaftarkan merek dagang dalam bahasa Korea, sama seperti perusahaan Korea dapat mendaftarkan merek dagang dalam bahasa Inggris. Namun, ada risiko yang cukup besar bahwa konsumen Indonesia dapat salah mengira ‘Korean Ramyeon’ sebagai produk Korea,” ungkap KIPO pada hari Senin (11/11/2024).
Tanggapan ini muncul setelah pengaduan dari seorang netizen Korea melalui petisi publik, yang menuduh bahwa produk tersebut melanggar hak kekayaan intelektual Korea.
Indomie diketahui meluncurkan Ramyeon Korea dengan tiga varian rasa pada 31 Oktober. Brand yang berada di bawah Salim Group tersebut menunjuk NewJeans sebagai brand ambassador.
Kemasannya menampilkan nama Ramyeon Korea dalam alfabet dan pelafalan Korea.
Dalam iklan terbaru Indomie, NewJeans mengonsumsi mi tersebut sambil berkata dalam bahasa Korea yang berarti “Enak sekali!” Publik Negeri Ginseng khawatir frasa tersebut berpotensi membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut benar-benar asli Korea.
“Saat ini belum jelas apakah ‘Korean Ramyeon’ telah didaftarkan sebagai merek dagang di Kantor Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Untuk menentukan apakah ini termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, diperlukan kajian yang lebih mendalam,” kata KIPO.
Terkait hal ini, pemerintah Korea berencana untuk membahas masalah ini dengan pihak berwenang Indonesia dalam pertemuan bilateral mendatang, dengan harapan dapat mencapai solusi.
Meski secara global produksi beras masih mencukupi, beberapa negara produsen utama mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan Indonesia sendiri menghadapi tantangan produksi akibat fenomena El Niño yang memperparah kekeringan.
Angka-angka dari USDA mengisyaratkan bahwa pasar beras global seharusnya cukup pasokan untuk tahun 2024, walaupun produksi mengalami sedikit penurunan di beberapa negara akibat faktor cuaca yang ekstrem.
Kondisi Beras di Indonesia Tahun 2024
Pada 2024, Indonesia menghadapi penurunan produksi yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Indonesia tahun ini diproyeksikan sekitar 30,34 juta ton, turun sekitar 2,43% atau 760.000 ton dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh mundurnya masa tanam akibat kekeringan parah yang disebabkan oleh El Niño, yang mengakibatkan tertundanya panen raya hingga pertengahan 2024.
Untuk mengatasi potensi defisit ini, pemerintah mengimpor hampir 3 juta ton beras sepanjang 2024 dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, menyebutkan bahwa jumlah impor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.
Pada 2025, Indonesia optimis tidak memerlukan impor besar-besaran. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Indonesia mungkin hanya membutuhkan sedikit impor jika produksi domestik dapat ditingkatkan. Pemerintah berencana membuka lahan baru hingga 1 juta hektare di wilayah Papua dan meningkatkan indeks pertanaman sehingga sawah dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.
Pemerintah juga menambah kuota pupuk subsidi dan mempercepat distribusinya agar dapat mendukung produksi lokal yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebutuhan beras diproyeksikan akan terpenuhi dari produksi dalam negeri pada 2025, dengan sedikit impor yang hanya sebagai cadangan atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Dalami kondisi ini, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Menurut Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, M. Arief Cahyono, pihaknya mengoptimalkan sumber air melalui pompanisasi, dan mempercepat distribusi pupuk bersubsidi yang ditingkatkan dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton di 2024 . Selain itu, untsi defisit di awal tahun, Bulog melakukan impor besar mencapai hampir 3 juta ton, terutama dari Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan, sebagai langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Secara global, pasar beras menunjukkan kondisi over-supply yang membuat harga stabil meski ada beberapa tantangan dari sisi produksi akibat perubahan iklim.
Namun, di Indonesia, 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan dengan adanya penurunan produksi beras, yang membuat impor beras mencapai hampir 3 juta ton. Namun, dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah, diharapkan pada 2025, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor secara signifikan, bahkan mungkin tidak akan memerlukan impor beras dalam jumlah besar.
Meskipun namanya demikian, Trump dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/11/2024) mengatakan departemen tersebut tidak akan menjadi badan pemerintah resmi. Ia mengatakan Musk dan Ramaswamy akan bekerja dari luar pemerintah untuk menawarkan “nasihat dan bimbingan” kepada Gedung Putih.
Departemen ini juga akan bermitra dengan Kantor Manajemen dan Anggaran untuk “mendorong reformasi struktural berskala besar, dan menciptakan pendekatan kewirausahaan terhadap pemerintah yang belum pernah terlihat sebelumnya.”
“Keduanya akan membuka jalan bagi pemerintahan saya untuk membongkar birokrasi pemerintah, memangkas peraturan yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang boros, dan merestrukturisasi badan-badan federal,” kata Trump, seperti dikutip The Guardian.
Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut akan mengejutkan sistem pemerintahan.
Trump mengatakan pekerjaan mereka akan selesai pada 4 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah yang lebih kecil dan lebih efisien akan menjadi “hadiah” bagi negara pada peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan.
Tidak jelas bagaimana organisasi tersebut akan beroperasi. Organisasi tersebut dapat berada di bawah Undang-Undang Komite Penasihat Federal, yang mengatur bagaimana kelompok eksternal yang memberi nasihat kepada pemerintah harus beroperasi dan bertanggung jawab kepada publik.
Pegawai federal pada umumnya diharuskan untuk mengungkapkan aset dan keterlibatan mereka untuk menangkal potensi konflik kepentingan, dan untuk melepaskan kepemilikan signifikan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Karena Musk dan Ramaswamy bukan pegawai federal formal, mereka tidak akan menghadapi persyaratan atau batasan etika tersebut.
Trump telah menjelaskan bahwa Musk kemungkinan tidak akan memegang jabatan penuh waktu apa pun, mengingat komitmennya yang lain.
“Saya rasa saya tidak dapat memberinya jabatan penuh waktu karena ia sedikit sibuk meluncurkan roket dan semua hal yang dilakukannya,” kata Trump dalam rapat umum di Michigan pada September. “Ia mengatakan pemborosan di negara ini gila. Dan kami akan meminta Elon Musk untuk menjadi penghemat biaya kami.”
Meski begitu, ia menekankan, permasalahan yang terjadi di sektor industri tidak mencerminkan keseluruhan aktivitas ekonomi secara makro. Sebab, ia serapan tenaga kerja masih terjadi.
“Kita tidak men-deny bahwa dalam realita ada masalah dari beberapa industri ini. Ini perlu ditangani,” ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2024).
“Namun ini tidak selamanya juga cerminkan keseluruhan episode dari ekonomi kita yang perlu diperhatikan agar kita tidak misleading dengan angka besar makronya,” ucapnya.
Sri Mulyani mengatakan, hingga kuartal III-2024 dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,95%, masih terjadi serapan tenaga kerja di sektor industri sebanyak 4,79 juta orang.
“Dan penduduk Indonesia yang bekerja naik menjadi 144,6 juta. Kalau yang bekerja naik dan tambahan angkatan kerja berarti angka pengangguran turun,” tutur Sri Mulyani.
Di tengah maraknya isu permasalahan di sektor industri, ia juga mengingatkan bahwa angka pengangguran di angka bawah 4,91 juta orang.
“Ini tren cukup baik kalau kita lihat pasca pandemic pengangguran sempat melonjak ke 7%, sekarang di bawah 5% artinya sudah pre pandemic level,” ucapnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Keuangan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi meyarakan, saat ini penindakan kasus ini masuk dalam tahap penyidikan. Ia berharap, co-founder sekaligus Eks-CEO Investree Adrian Gunadi bisa segera kembali ke Indonesia.
Lebih jauh, Friderica yang kerap disapa Kiki tersebut juga memproses pemeriksaan terhadap aduan masyarakat, khususnya dari pihak lender atau peminjam dana.
“Nah yang banyak protes ke kita adalah para lender, tentu saja, yang sudah kita sampaikan apa yang harus mereka lakukan. Dan akan kita terus koordinasi dengan tempatnya Pak Agusman, supaya kita bisa menjadikan keinginan secara maksimal pada lender,” tutur Kiki saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa, (12/11/2024).
Meski dekikian, Ia pun menekankan, investasi di peer to peer lending (P2P) memiliki risiko penurunan nilai akibat bisnis. Sehingga, yang akan dilindungi oleh OJK adalah lender yang terdampak kasus dugaan fraud saja, bukan kegagalan pengembalian dari borrower.
“Kalau lender itu kan mereka ibaratnya berani untuk menaruh di satu tempat, kalau itu karena usaha tentu tidak kita jamin, tidak kita lindungi ya, karena memang itu kan keputusan bisnis. Yang kita lindungi yang terdampak fraudnya saja,” jelasnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperingatkan eks CEO dan Co Founder Investree Adrian Gunadi untuk kembali ke Indonesia agar proses hukum terhadapnya segera berjalan.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengatakan OJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.
“Termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Rabu, (6/10/2024).
Perjanjian tersebut berisi kerja sama keamanan antara kedua negara. Baik Rusia maupun Korut wajib memberikan bantuan militer ‘tanpa penundaan’ jika terjadi serangan terhadap pihak lain, di antara keduanya.
“Perjanjian tersebut juga mewajibkan mereka untuk bekerja sama secara internasional,” ungkap pembacaan perjanjian itu sebagaimana ditinjau oleh AFP, dikutip Senin (11/11/2024).
“Ini guna menentang sanksi Barat dan mengkoordinasikan posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tambahnya.
Perjanjian ini terungkap setelah Korut mengirim pasukannya untuk berperang melawan Ukraina di wilayah Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kamis lalu, setidaknya 11.000 tentara Korut berada di wilayah tersebut.
Sementara itu, pada Minggu, The New York Times melaporkan sekitar 50.000 tentara Rusia dan Pyongyang akan ambil bagian dalam serangan mengusir Kyiv dari daerah itu. CNN pun menyebut Korut sudah ambil bagian dalam operasi tempur langsung, tak hanya di Kursk, tapi juga di wilayah Belgorod.
“Kursk adalah operasi tempur langsung,” kata salah satu komandan Ukraina, Yuriy Fedorenko, seraya menambahkan bahwa di antara personel tersebut terdapat pasukan artileri spesialis dan penembak jitu.
“Kelompok-kelompok ini akan terlibat langsung dalam operasi tempur dalam jangka pendek di wilayah Ukraina. Mereka kemungkinan besar akan muncul di wilayah pendudukan Ukraina juga,” tambahnya.
Ia mengatakan Korut merupakan ‘sumber daya yang signifikan’ bagi perang Rusia di Ukraina. Fedorenko menyebut pasukan itu awalnya ditempatkan di posisi bertahan namun kemudian akan digunakan dalam operasi penyerangan di tempat lain dan pada akhirnya akan digunakan dalam pertempuran langsung.
“Secara militer, mereka berjumlah tiga brigade penuh darah. Bayangkan sekarang musuh menarik 10.000 tentara dari garis pertahanan kedua, menempatkan tentara dari Korut di sana, dan mengirim tiga brigade ini ke salah satu (tempat) di mana permusuhan aktif sedang berlangsung,” ujarnya lagi.
“Apakah tiga brigade penuh darah merupakan sumber daya yang signifikan? Ya, itu adalah sumber daya yang signifikan,” tambah Fedorenko.
Emiten bank pelat merah RI, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit ekspansif dengan risiko kredit macet menembus rekor terendah dalam sejarah. Bank berlogo pita emas ini mampu membukukan pertumbuhan pembiayaan yang kuat dan berkualitas serta tersebar merata di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tidak hanya terfokus di wilayah tertentu.
Secara konsolidasi per September 2024, emiten bersandi BMRI ini menyalurkan kredit senilai Rp1.590 triliun, naik 20,8% secara tahunan (yoy). Per Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit industri perbankan secara nasional 11,4% yoy.
Secara historis pada sepanjang tahun ini, bank Mandiri selalu mencatat ekspansi kredit melampaui rata-rata industri. Bahkan pada kuartal ketiga tahun ini laju penyaluran kredit bank pelat merah RI ini sampai dua kali lipat dengan industri.
Secara berurutan, sejak kuartal I-2024 hingga kuartal III-2024, kredit Bank Mandiri tumbuh 20,1% yoy, 21,5% yoy, dan 22,1% yoy. Angka tersebut jauh di atas rata-rata industri. Pada periode yang sama, pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 12,6% yoy, 12,6% yoy, dan 10,9% yoy.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri terjadi merata di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kalau kita lihat, pertumbuhan Mandiri tidak hanya di tempat tertentu, tapi pertumbuhan kredit ini merata di berbagai daerah di Indonesia. Di semua wilayah BMRI mendorong pertumbuhan merata yang merupakan komitmen kami untuk ekonomi nasional,” kata Darmawan dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan kuartal III-2024, Rabu (30/10/2024).
Per September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit di Sumatera sebesar 15,1% yoy, sedangkan industri 10% yoy. Lalu penyaluran kredit di Jakarta dan Banten melesat 24,2% yoy, sedangkan industri 13,6% yoy.
Di Jawa dan Daerah Istimewa Yogyakarta penyaluran kredit Bank Mandiri tumbuh 10,9% yoy dan industri 7,13% yoy.
Sementara itu, berdasarkan segmen pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit korporasi yang naik 29,4% yoy menjadi Rp 581 triliun pada akhir kuartal III-2024. Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04%yoy dan 13,7% yoy.
Selanjutnya Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti Pertanian & Perkebunan, Telekomunikasi, Energi, Industri Makanan dan Minuman dan sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah.
“Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16%-18% [yoy] dapat tercapai pada akhir tahun 2024,” tegas Darmawan.
Profesor dari University of Tennessee, Krista Wiegand menyebut saling klaim penguasaan terhadap LCS berpotensi menjadi ‘bom waktu’ yang dapat memicu Perang Dunia ke-III (PD3). Tindakan China yang mengklaim wilayah itu, kata dia, membuatnya bersitegang dengan banyak negara Asean, seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, termasuk Indonesia di Natuna Utara.
Klaim ini pun menyeret Amerika Serikat (AS), yang merupakan rival dari Beijing. Wiegand mengatakan AS memiliki kepentingan tidak langsung karena LCS dinilai memiliki lokasi yang sangat strategis.
“Jika AS terlibat dalam perang apa pun dengan China, kemungkinan besar itu akan terjadi di Taiwan,” kata Wiegand kepada FreightWaves dalam sebuah wawancara yang juga dikutip Oilprice, dikutip Minggu (10/11/2024).
“Namun pada saat yang sama, ada kemungkinan kecelakaan atau semacam krisis terjadi di LCS. Misalnya, jika kapal AS bertabrakan dengan kapal angkatan laut China atau ada rudal yang ditembakkan ke kapal perusak atau fregat AS, itu pasti akan menyebabkan semacam krisis yang mungkin meningkat,” kata dia lagi.
“Tidak ada yang menginginkan perang, tentu saja, termasuk China, tetapi mereka jelas menginginkan LCS, dan ada kemungkinan perang itu mungkin terjadi,” ujar profesor yang juga direktur Pusat Keamanan Nasional dan Urusan Luar Negeri di Sekolah Kebijakan Publik dan Urusan Publik Howard J. Baker itu.
LCS membentang dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut. Sekitar 24% dari perdagangan maritim global melewati LCS pada 2023.
Bila ditinjau per komoditas, lalu lintas barang yang melalui perairan itu pada tahun 2023 meliputi minyak mentah (45%), propana (42%), mobil (26%) dan barang curah kering (23%). Selain lalu lintas barang, pada tahun 2023, Survei Geologi AS melaporkan LCS mungkin mengandung hingga 9,2 miliar barel minyak bumi dan cairan lain yang belum dimanfaatkan dengan potensi 216 triliun kaki kubik gas alam.
Sengketa China di LCS mencakup wilayah yang termasuk dalam zona eksklusi ekonomi (ZEE) seperti dengan Filipina. ZEE adalah wilayah maritim tempat negara pantai memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam.
Sebenarnya pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam kasus yang dibuka pada tahun 2013 terhadap China. Pengadilan arbitrase mengatakan klaim China di LCS tidak memiliki dasar hukum.
“Ada beberapa klaim historis yang mungkin sah, tetapi pada saat yang sama, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditandatangani dan diratifikasi China, bersama dengan sebagian besar negara lain di dunia, kecuali AS dan beberapa negara lainnya, sangat jelas tentang batas-batas maritim negara-negara,” tambah Wiegand.
“Klaim China atau fitur maritim tentang pulau-pulau di perairan negara-negara seperti Vietnam dan Filipina yang berada di bawah kendali mereka. Itu sama sekali tidak sah,” tegasnya.
