Oleh sebab itu, ia pun meminta kepada Djoko Siswanto selaku Kepala SKK Migas yang baru saja dilantik agar melakukan perhitungan terkait surplus tersebut dapat dilakukan secara detail dan dilaporkan secara jelas.
“Menyangkut gas, segera dihitung baik. Berapa katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya dimana, segera sampaikan,” kata Bahlil pada saat acara pelantikan Kepala SKK Migas, dikutip Jumat (8/11/2024).
Selain itu, Bahlil juga meminta agar Djoko dapat mengidentifikasi lapangan gas yang mempunyai potensi kandungan campuran Propane (C3) dan Butane (C4). C3 dan C4 sendiri merupakan bahan baku dalam pembuatan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
“Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 di mana. Dan kita harus bangun industri nya, bekerja sama-sama Pertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan arahan khusus untuk pemegang konsesi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang gasnya akan mulai diproduksi pada periode 2026-2027. Menurutnya, 60 hingga 70 persen produksi gas dari KKKS yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri harus didorong untuk hilirisasi.
“Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Di sektor teknologi, Trump sepertinya akan menangguhkan beberapa kasus anti-monopoli yang sedang dikejar pemerintahan Biden. Salah satunya termasuk membatalkan rencana pemecahan bisnis Google akibat dominasinya di industri mesin pencari, menurut para pakar.
Trump memang masih akan melanjutkan kasus-kasus yang menimpa raksasa teknologi saat ini. Namun, spesifik untuk Google, Trump pernah melontarkan pernyataan bahwa pemecahan bisnis bukan solusi terbaik.
“Jika melakukan itu (memecah bisnis Google) apakah akan menghanucrkan perusahaannya? Yang bisa dilakukan tanpa memecah bisnis adalah memastikan kompetisi yang adil,” kata Trump dalam sebuah acara di Chicago pada Oktober lalu.
Departemen Kehakiman AS (DOH) saat ini sedang mengejar dua kasus anti-monopoli melawan Google. Satu kasus terkait mesin pencari, lalu ada juga terkait bisnis iklan digital.
Ada juga satu gugatan DOJ melawan Apple. Sementara itu, Komisi Perdagangan Federal (FTC) melayangkan tuntutan serupa melawan Meta Platforms dan Amazon.
DOJ sudah membeberkan beberapa solusi potensial dalam kasus mesin pencari Google. Salah satunya dengan meminta Google melakukan divestasi terhadap beberapa unit bisnisnya, seperti browser Chrome Web.
Selain itu, Google juga diminta mengakhiri kesepakatan untuk menjadikan layanan mesin pencarinya sebagai layanan default pada beberapa perangkat seperti iPhone buatan Apple.
Namun, sidang untuk beberapa solusi tersebut tak akan digelar hingga April 2025 mendatang. Putusan akhirnya diprediksi pada Agustus 2025.
Artinya, putusan itu akan dibuat pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Trump. DOJ dan Trump memiliki waktu untuk memikirkan solusi-solusi lain dalam memerangi praktik monopoli Google selain memecah bisnisnya, menurut William Kovacic, profesor hukum dari Washingtong University.
“Dia [Trump] tentu saja memiliki posisi untuk mengontrol DOJ dalam fase pencarian solusi,” kata Kovacic yang menjabat sebagai Kepala FTC di bawah pemerintahan George W. Bush.
Per pukul 11:30 WIB, terpantau dari 20 saham BUMN, 13 saham terpantau kembali melanjutkan koreksinya. Bahkan, dua saham terpantau ambles hingga 6% – 7%.
Saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menjadi yang paling parah koreksinya pada sesi I hari ini, yakni mencapai 7,58% ke posisi Rp 122/saham. Berikutnya ada saham BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) yang ambruk 6,86% ke Rp 326/saham.
Di lain sisi, pergerakan saham bank Himbara juga merana pada sesi I hari ini, dengan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi yang paling parah koreksinya yakni mencapai 1,15% menjadi Rp 6.475/saham.
Prabowo juga telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Tanggal 7, lokasinya di gedung Suroso (kantor Danantara),” kata Kepala BP Danantara Muliaman Hadad dikutip Rabu (6/11).
Dari informasi yang dihimpun kantor Danantara terletak di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara Wakil Ketua BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menyebut presiden Prabowo akan hadir pada peresmian itu. Terkait regulasi BP Danantara juga masih dipersiapkan. Begitu juga dengan rencana revisi Undang-Undang BUMN.
Muliaman juga sudah menyebut tugas dan wewenang BP Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan RI yakni Indonesia Investment Authority (INA).
Tak hanya itu saja, Kementerian BUMN terus berupaya melakukan transformasi yang salah satunya menggabungkan sejumlah bisnis perusahaan sejenis. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, selain menyatukan BUMN sektor karya, Ia juga mengusulkan untuk melakukan hal yang sama pada sektor lainnya.
Erick sebelumnya juga menyatakan akan merampingkan jumlah BUMN menjadi 30 entitas yang terdiri dari 11 klaster. Pada kepemimpinan di Kementerian BUMN periode sebelumnya, Erick telah merampingkan 114 BUMN yang terdiri dari 24 klaster, menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster.
Dengan demikian, Trump sah menjadi Presiden AS ke-47 selama 4 tahun ke depan. Dia pun kembali memegang pucuk pimpinan tertinggi AS setelah sebelumnya menjabat Presiden ke-45 periode 2016-2020.
Trump mengawali karier bukan di dunia pemerintahan atau politik, melainkan sebagai pengusaha. Dia tercatat sebagai pemilik The Trump Organization LLC yang memiliki gurita bisnis di seluruh dunia. Dari sini dia konsisten masuk dalam jajaran miliarder dunia selama 30 tahun terakhir.
Kini, dia tercatat punya harta US$ 6 miliar atau mencapai Rp100 Triliun. Meski punya duit ‘segunung’, Trump tak seperti pengusaha lain yang suka melakukan kegiatan filantropi. Alih-alih bertindak demikian, Trump malah menunjukkan sikap kebalikannya, yakni pelit.
Miliarder Pelit
Sejak berbisnis dari 1968, Donald Trump sebenarnya punya yayasan amal. Namanya, Donald J. Trump Foundation yang berdiri pada 1987. Dia pun menyebut dirinya sebagai “miliarder dermawan”, sehingga membuat banyak orang terpukau atas sikapnya.
Namun, laporan The New York Times pada 2016 lalu mengungkap fakta berlainan. Donald Trump bukan sosok dermawan, tapi super pelit. Hal ini tercermin dalam berbagai sikap dan pernah diungkap langsung oleh banyak orang.
Sebut saja seperti kesaksian kepala operasional Trump Plaza Hotel & Casino, Jack O’Donnell, pada akhir 1980-an.
Kala itu, Trump didatangi orang meminta sumbangan ribuan dollar yang hanya secuil dari total hartanya. Alih-alih memberi, dia malah menolak dan mempertanyakan maksud sumbangan orang itu.
“Ngapain kita ngasih? Apa iya kita harus ngasih uang sebanyak itu?,” kata Trump ditirukan ulang O’Donneld.
Selain itu, pada suatu waktu Trump juga pernah menolak mentah-mentah delegasi Akademi Militer New York. Sebelumnya, sejarah mencatat dia pernah sekolah di sana. Sekaligus juga pernah menyebut almamaternya itu adalah yang paling hebat di antara lainnya. Bahkan, dia juga spesifik menyebut telah memberi pengalaman terbaik dalam sejarah kehidupannya.
Namun, saat sekolah kebanggaan Trump tersebut terlilit utang dan meminta bantuan kepada alumni orang terkaya bernama Trump, mereka malah mendapat pepesan kosong. Trump dengan tegas dan cepat menjawab: tidak!.
“Kami kecewa. Kami pikir dia akan membuka buku ceknya,” kata Rich Pezzullo, alumni yang datang meminta sumbangan ke Trump. Padahal Trump kala itu sedang menghambur-hamburkan uang mengikuti lelang properti.
Malahan, tulis New York Times, sumbangan dari yayasan yang secara eksklusif didanai orang lain, malah dipakai untuk memenuhi kebutuhan Trump sendiri ketimbang dialihkan untuk penerima yang membutuhkan.
Kelakuan pelit Trump juga pernah diungkap Forbes. Pada 2018, situs bisnis ternama itu mengungkap kalau yayasan amal Donald J. Trump Foundation malah menjadi sarana pencitraan diri dan ajang promosi Trump.
“Selama 30 tahun, yayasan menjadi kendaraan untuk promosi diri. Di yayasan itu, Trump menerima sumbangan dari orang lain, tapi dia malah sesumbar bahwa dana yayasan murni dari uangnya sendiri ketika melakukan aksi filantropi,” tulis Forbes.
Akibat kelakuan ini, Trump pernah didakwa melakukan perbuatan hukum oleh Jaksa Agung New York pada 2018. Dalilnya karena dia telah menjadikan yayasan sebagai ajang promosi diri. Jaksa Agung meminta denda sebesar US$2,8 juta.
Selain pelit, Trump juga dikenal sebagai miliarder tak taat bayar pajak. Dalam laporan berbeda yang dibuat The New York Times pada 2020 silam, diketahui Trump secara sengaja menghindari pajak selama berbisnis.
Caranya dengan memanfaatkan catatan kerugian supaya mengurangi pajak. Di AS, perusahaan atau pebisnis yang mengalami kerugian besar bisa mendapat pengurangan pajak.
Trump melihat kebijakan ini sebagai peluang. Dia lantas membuat laporan keuangan yang menunjukkan bahwa dia mengalami kerugian besar. Dari sini, pemerintah pun memberikannya keringanan pajak. Tanpa tahu, bahwa miliarder itu melakukan manipulasi.
Menurut The New York Times, kelakuan Trump ogah membayar pajak dilakukan 10-15 tahun sebelum menjadi presiden. Bahkan saat menjadi presiden pun, dia tetap ogah membayar pajak sesuai harta yang triliunan rupiah.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah memutihkan kredit macet para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian dan perikanan, khususnya pada bank-bank Himbara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.
Merespons itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pemutihan kredit macet para pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan merupakan suatu hal yang sangat bagus. Katanya, upaya yang dilakukan Prabowo itu telah menunjukan kesungguhan Presiden dalam berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan.
“Nah, PP penghapusan itu bagus sekali. Itu lihat kesungguhannya Pak Presiden untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mewakili petani dan nelayan Indonesia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, karena telah memutihkan kredit macet para pelaku UMKM.
“Kami mewakili petani Indonesia dan nelayan mengucapkan terima kasih yang luar biasa,” kata Amran.
Dia pun menyebut perhatian Presiden RI Prabowo terhadap sektor pertanian sangat luar biasa, yang mana saat ini tengah digenjot target swasembada pangan tahun 2028.
“Beliau memberikan fasilitas seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian, diberikan luar biasa. Pupuk contohnya, dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%. Kemarin ada lagi beliau putuskan penghapusan utang untuk petani dan nelayan. Ini luar biasa. Suatu kebahagiaan untuk petani seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kemudian saat ditanya terkait bagaimana mengantisipasi agar tidak timbul utang-utang baru ke depannya, Amran berharap para pelaku UMKM yang mendapatkan pemutihan utang tersebut bisa bekerja lebih produktif, sehingga tidak ada lagi tunggakan utang ke depannya.
“Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita yang punya utang bisa bekerja produktif, sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak,” ucap Amran.
Adapun untuk mekanisme pemutihan utang, Amran mengatakan itu akan diatur oleh Menteri Keuangan dan pihak Himbara.
“Nanti itu yang mengatur Menteri Keuangan dengan pihak BUMN perbankan (Himbara),” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.
Adanya aturan ini maka kredit macet para pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan akan dihapuskan, khususnya pada bank-bank Himbara.
“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (5/11/2024).
Dalam penandatanganan itu juga disaksikan oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit, hingga Asosiasi Petani Kakao Indonesia
Prabowo mengatakan nantinya terkait hal teknis, baik persyaratan akan dipenuhi dan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengungkapkan adanya aturan ini membuat petani, nelayan, dan pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang.
“Dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” katanya.
Menurut BPS, sepanjang triwulan III tahun 2024 ini, industri tekstil dan pakaian jadi mampu tumbuh 7,43% secara tahunan (year on year/ YoY).
Data ini terungkap di tengah maraknya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil di Tanah Air. Satu per satu, pabrik tekstil RI bertumbangan. Hingga dikhawatirkan, bukan tak mungkin, muncul ancaman Indonesia jadi pengimpor TPT.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir, sudah banyak pabrik tutup.
Dia pun menyebut, ada 30 pabrik bergerak di sektor TPT yang sudah tutup.
“Terbaru ada BUMN, PT Primissima, yang baru tutup kemarin. Jadi sudah ada 30 pabrik tutup, berhenti produksi. Ada memang yang merelokasi sebagian pabriknya,” kata Redma kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/11/2024).
Berikut daftar 10 dari 30 perusahaan TPT yang tutup-berhenti produksi sejak triwulan II tahun 2022, mengutip data APSyFI:
PT Lawe Adyaprima PT Grand Pintalan PT Centex-Spinning Mills PT Damatex PT Argo Pantes – Bekasi PT Asia Citra Pratama PT Kaho Apollo Utama PT Mulia Cemerlang Abadi PT Alenatex PT Primissima
“Masih banyak industri yang terdampak namun tidak melaporkan,” kata Redma.
Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.207 orang pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui.
Berikut data detail (nama PT Primissima belum sempat tercatat):
Kiamat Pabrik Tekstil di RI
Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno mengusulkan 3 jurus utama yang dinilai strategis akan mencegah keruntuhan industri TPT nasional yang kini sudah sistemik.
Di mana, industri TPT yang tumbang tak lagi di hilir, tapi mulai menular ke pabrik yang semakin hulu.
Dia mengatakan, penyebab petaka sistemik yang terjadi di industri TPT nasional adalah membanjirnya barang-barang impor asal China, baik legal maupun ilegal.
“Produk hilir dibanjiri impor dari China, baik legal maupun ilegal. Sehingga industri hilir tekstil banyak yang tutup dan tidak membeli bahan baku dari industri hulu dalam negeri,” kata Benny kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2024).
“Kalau dibiarkan, akan tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang ada tinggal konsumen TPT,” tukasnya.
Sebelumnya, mengutip catatan satu serikat pekerja saja, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun hingga September 2024 sudah ada 15.114 orang pekerja yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.
Mulai dari pabrik hilir hingga bahan baku seperti kain.
Ini belum termasuk pabrik lain yang PHK karena efisiensi atau tutup, yang dinyatakan pailit, atau tutup sementara, yang bukan tempat anggota KSPN bekerja.
Bukan Sunset Industry
Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri tekstil nasional tidak sedang meredup atau sunset. Buktinya, kata dia, data terbaru BPS yang menunjukkan, subsektor industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan 7,43% pada kuartal III-2024.
“Memang ini untuk membuktikan bahwa industri tekstil itu masih bergeliat dan juga memastikan sektor industri itu tidak ada yang namanya sunset,” kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu, (6/11/2024).
Airlangga berkata selama manusia menggunakan pakaian maka industri ini akan tetap diperlukan. Terlebih, kata dia, saat ini pakaian bukan hanya soal kebutuhan, tapi gaya hidup.
Bahkan, imbuh dia, perusahaan tekstil asing bahkan berbondong-bondong ingin melakukan investasi di Indonesia. Baru-baru ini, kata dia, asosiasi tekstil asal Taiwan mempertimbangkan untuk membangun pabriknya di Indonesia.
“Karena selama manusia berpakaian apalagi menggunakan sepatu dan dulu kan sepatu dan pakaian itu merupakan kebutuhan, tetapi sekarang sudah menjadi lifestyle,” ujar Airlangga.
Situasi Jerman semakin memanas beberapa minggu terakhir. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai kondisi persatuan yang telah berlangsung selama 3 tahun antara Partai Sosial Demokrat (SPD) pimpinan Kanselir Olaf Scholz, Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP).
Spekulasi kini tersebar luas tentang apakah perpecahan aliansi dapat terjadi minggu ini. Sejumlah media melaporkan pembicaraan antara berbagai perwakilan koalisi pada Minggu malam dan awal minggu ini, menjelang pertemuan koalisi rutin Rabu.
“Politik Jerman tampaknya telah berubah menjadi kecelakaan kereta api yang bergerak lambat. Pemerintah Jerman baru saja memasuki tahap baru dari krisis politik yang sedang berlangsung lambat yang dapat menjadi langkah terakhir sebelum akhirnya runtuhnya koalisi yang berkuasa,” kata Carsten Brzeski, kepala makro global di ING, dalam sebuah catatan pada Senin (4/11/2024), seperti dikutip CNBC International.
Holger Schmieding, kepala ekonom di Berenberg, mencatat bahwa ketiga mitra koalisi telah bertindak “seolah-olah mereka tengah mempersiapkan diri untuk berkampanye melawan satu sama lain dalam waktu dekat.”
Misalnya, Scholz mengadakan pertemuan dengan para pemimpin industri minggu lalu tetapi tidak mengundang mitra koalisi partainya, yang mendorong FDP mengadakan pertemuan terpisah tanpa SPD.
Secara terpisah, Robert Habeck dari Partai Hijau, yang merupakan menteri ekonomi Jerman, mengusulkan rencana kebijakan untuk merangsang investasi bisnis yang dikritik oleh FDP.
Berikut fakta-fakta yang terjadi mengenai koalisi Jerman.
Makalah Lindner
Eskalasi lainnya terjadi pada Jumat, ketika Menteri Keuangan Christian Lindner menerbitkan sebuah makalah tentang menghidupkan kembali ekonomi Jerman yang sedang berjuang.
“Makalah tersebut tampak seperti upaya serius untuk menganalisis masalah Jerman dan mengusulkan solusi. Namun, makalah tersebut menentang posisi fundamental SPD dan Partai Hijau dan karenanya akan sulit bagi mereka untuk menerimanya,” kata Greg Fuzesi, ekonom zona euro di JPMorgan, dalam sebuah catatan pada Senin.
Sementara itu, Brzeski mengatakan bahwa isi makalah tersebut tidak mesti menjadi masalah, bahkan jika bertentangan dengan kebijakan utama SPD dan Partai Hijau, tetapi ia menekankan bahwa “nada suara dalam makalah tersebut menggambarkan betapa dinginnya suasana antara mitra koalisi.”
Dalam wawancara TV hari Minggu dengan ZDF, Lindner mengatakan masalah tersebut akan diselesaikan, dengan mencatat bahwa hal ini terutama merupakan tanggung jawab mitra pemerintahannya. Ia mengelak pertanyaan tentang apakah ia bermaksud meninggalkan koalisi jika sarannya untuk pertumbuhan ekonomi negara tidak didukung.
Anggaran yang diperebutkan dengan sengit
Isu utama terkini dalam koalisi tersebut adalah anggaran Jerman untuk tahun 2025 – topik yang juga banyak dibahas dalam makalah Lindner. Anggaran tersebut awalnya disajikan awal tahun ini, tetapi masih menyisakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab tentang kesenjangan pendanaan sebesar beberapa miliar euro. Berdasarkan jadwal yang berlaku saat ini, anggaran tersebut harus diselesaikan pada pertengahan November.
Fuzesi mengatakan koalisi kini terpaksa membuat keputusan sulit di bawah tekanan waktu, dengan latar belakang visi ekonomi yang berbeda.
Sementara itu, Schmieding dari Berenberg menyarankan bahwa “jika koalisi tidak dapat menyetujui prioritas fiskal dan reformasi untuk anggaran 2025, pemerintah mungkin akan runtuh.”
Kemungkinan pecahnya koalisi?
Selain ditemukannya solusi untuk masalah tersebut, beberapa skenario kini dapat terjadi yang akan mengubah susunan pemerintahan Jerman.
Schmieding dari Berenberg mengatakan salah satunya adalah FDP dapat keluar dari koalisi, baik dengan cara keluar sendiri atau dengan membuat Scholz kesal sehingga ia meminta mereka keluar.
“Jika demikian, periode singkat pemerintahan minoritas SPD-Hijau di bawah Scholz kemungkinan akan diikuti oleh pemilihan umum dadakan awal tahun depan,” katanya.
Namun, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa FDP hanya akan menerima sekitar 3% suara dalam pemilihan federal, di bawah ambang batas 5% yang harus dilampaui untuk mengamankan kursi di Bundestag Jerman.
SPD dan Partai Hijau juga akan menderita kekalahan akibat pemilu federal terakhir, sementara partai oposisi saat ini CDU kemungkinan besar akan memperoleh suara terbesar.
“Pemilu dadakan belum menjadi skenario yang paling mungkin, tetapi sangat mungkin terjadi,” kata Schmieding.
Sementara itu, Brzeski dari ING mencatat bahwa pemerintahan minoritas juga dapat berlanjut hingga tanggal pemilihan yang dijadwalkan pada akhir tahun 2025 dan menunjukkan bahwa, bahkan jika FDP meninggalkan koalisi, hal ini tidak serta merta memaksa diadakannya pemilihan cepat.
Hal ini disebabkan oleh konstitusi Jerman yang menyatakan bahwa pemilu cepat hanya dapat diadakan oleh presiden federal jika kanselir kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen. Namun prospek koalisi tampak lemah, menurut Brzeski.
Sebagai informasi, Kompolnas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden. Anggota Kompolnas berjumlah sembilan orang dengan tiga orang terdiri dari unsur pemerintah atau ex officio.
Tiga unsur itu ialah Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum. Sementara, enam lain terdiri dari tiga pakar kepolisian dan tiga unsur tokoh masyarakat.
Berikut daftar anggota Kompolnas yang dilantik Prabowo hari ini:
Menko Polkam Budi Gunawan sebagai ketua merangkap anggota
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai wakil ketua merangkap anggota
Anggota:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi Dr Supardi Hamid Gufron Mochammad Choirul Anam Dr Yusuf.
Situs pemesanan Vrbo mengungkapkan bahwa pada 2025 mendatang sebagian besar para wisatawan tidak akan merasa takut tertinggal (Fear of Missing Out alias FOMO) lagi terkait berlibur. Sebaliknya, para turis akan lebih merasakan dan menerapkan tren Joy of Missing Out (JOMO).
Menurut Vrbo, JOMO adalah tren yang membuat para wisatawan lebih memilih untuk berlibur dengan perspektif optimis-minimalis, serta mengabaikan tekanan untuk terus mengikuti tren yang ada di media sosial. Berkat JOMO, para wisatawan akan berlibur sesuai dengan keinginan hati dengan cara yang lebih santai.
“Perjalanan JOMO [membuat turis] melakukan lebih sedikit aktivitas saat liburan […] menginap di kabin yang nyaman atau rumah tepi pantai yang damai, meningkatkan relaksasi, dan memulihkan hubungan,” tulis Vrbo, dikutip Senin (4/11/2024).
Saat menerapkan JOMO, para wisatawan bakal lebih fokus pada setiap perjalanan dengan rileks tanpa tergesa-gesa mengejar destinasi lainnya yang dituju akibat FOMO. Tren JOMO ini dinilai lebih positif karena membuat para turis bebas melakukan apapun tanpa perlu memikirkan hal-hal viral di media sosial dan “disetir fyp (for your page) serta algoritma”.
Lantas, Bagaimana Cara Menerapkan Wisata JOMO? Cara terbaik untuk menerapkan wisata JOMO adalah menentukan rencana liburan atau destinasi sesuai dengan keinginan Anda tanpa mengacu tren di media sosial.
Selain menetapkan rencana perjalanan dengan “suka-suka”, Anda juga bisa memilih destinasi yang jauh dari keramaian. Tak hanya lebih tenang karena jauh dari keramaian, Anda juga bisa merasakan sensasi wisata yang lebih berbeda karena menemukan dan menjelajahi tempat anti mainstream.
Hingga saat ini, peta kekuatan keduanya masih imbang. Sejumlah survei mengunggulkan Trump di atas Kamala, dan survei lainnya memenangkan Kamala dibanding Trump. Meski begitu, selisih keduanya sendiri sangatlah kecil, dengan rentang rata-rata keduanya memiliki selisih 1%-3% saja.
Berikut data survei dari sejumlah lembaga sebagaimana dirangkai oleh Forbes, Senin (4/11/2024):
1. Morning Consult
Kamala Harris mempunyai keunggulan dua poin dari Trump dengan perolehan 49% Vs 47%, dalam survei Morning Consult terhadap kemungkinan pemilih pada hari Minggu dengan margin kesalahan satu poin.
2. ABC/Ipsos
Dalam survei ini, Kamala Harris memiliki keunggulan tiga poin dari Trump dengan perolehan 49% Vs 46% dalam jajak pendapat ABC/Ipsos. Ini lebih tipis dibandingkan dengan keunggulan Kamala 51%-47% minggu lalu dan keunggulannya 50%-48% pada awal Oktober.
3. Economist/YouGov
Kamala Harris juga mengungguli Trump di survei ini dengan 49%-47%, dengan 2% tidak yakin dan sekitar 3% mendukung kandidat lain (margin of error 3,6). Ini sedikit menyempit dari keunggulan Harris sebesar 49%-46% minggu lalu.
4. CNBC
Trump unggul 48% berbanding 46% dalam survei CNBC terhadap pemilih terdaftar yang dirilis Kamis (margin of error 3,1%).
5. Wall Street Journal
Trump unggul di survei ini dengan perolehan 47% berbanding 45%. Ini sendiri menggambarkan tren kenaikan bagi Trump, karena sangat berbeda dengan hasil survei Agustus lalu di mana Kamala Harris unggul atas dirinya dengan perolehan angka yang serupa, 47% Vs 45%.
