LHKPN Terbaru Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Ini Daftar Lengkap Harta Kekayaannya

LHKPN Terbaru Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Ini Daftar Lengkap Harta Kekayaannya

LHKPN Terbaru Prabowo Tembus Rp2 Triliun, Ini Daftar Lengkap Harta Kekayaannya

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaru milik Presiden, Prabowo Subianto, Rabu (23/7/2025). Dalam daftar terbaru, Prabowo tercatat memiliki harta Rp2 triliun.

Dalam dokumen yang diakses Okezone di laman elhkpn.kpk.go.id kekayaan Prabowo tercatat Rp2.062.241.012.691. LHKPN itu dilaporkan Prabowo pada 31 Desember 2024.

Harta kekayaan Prabowo terdiri dari surat berharga berjumlah Rp1,7 triliun. Alat transportasi dan mesin dengan jumlah Rp1,2 miliar dan tanah dan bangunan Rp294 miliar.

Sementara, kas dan setara kas nilainya Rp48 miliar lalu harta bergerak lainnya Rp16 miliar. Dalam LHKPN itu, Prabowo tercatat tidak memiliki utang.

Rinciannya sebagai berikut:

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp 294.594.738.000

1. Tanah dan bangunan 818 m² / 580 m² di Jakarta Selatan, hibah dengan akta — Rp 34.448.143.000

2. Tanah 48.970 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 10.000.000.000

3. Tanah 8.905 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 5.467.670.000

4. Tanah dan bangunan 8.365 m² / 2.175 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 168.278.925.000

5. Tanah dan bangunan 760 m² / 760 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 7.000.000.000

6. Tanah dan bangunan 2.100 m² / 2.000 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 46.500.000.000

7. Tanah dan bangunan 2.000 m² / 1.800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 17.500.000.000

8. Tanah dan bangunan 70 m² / 61 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 200.000.000

9. Tanah dan bangunan 10.000 m² / 800 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 4.500.000.000

10. Tanah dan bangunan 500 m² / 500 m² di Bogor, hasil sendiri — Rp 700.000.000

Pesan Ketua DPR ke Perwira TNI/Polri Usai Dilantik: Jangan Pernah Khianati Rakyat dan Negara!

Pesan Ketua DPR ke Perwira TNI/Polri Usai Dilantik: Jangan Pernah Khianati Rakyat dan Negara!

Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri pelantikan Perwira TNI dan Polri tahun 2025 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebanyak 2.000 Calon Perwira Remaja (Capaja) dilantik, terdiri dari 827 Capaja Akademi Militer (Akmil), 433 Capaja Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 Capaja Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 Capaja Akademi Kepolisian (Akpol).

Puan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para Capaja dalam menyelesaikan pendidikan dan resmi dilantik sebagai perwira. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah akhir, melainkan awal pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

“Para perwira muda TNI dan Polri adalah tulang punggung pertahanan dan keamanan negara di masa depan. Kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan wajah TNI dan Polri ke depan,” ujar Puan, Rabu (23/7/2025).

Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas secara profesional, menjunjung nilai kejujuran, disiplin, dan loyalitas, serta tidak melupakan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan Sang Merah Putih.

PN Jakarta Pusat Batasi Jumlah Pengunjung pada Sidang Putusan Hasto

PN Jakarta Pusat Batasi Jumlah Pengunjung pada Sidang Putusan Hasto

Ruang Sidang PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang pembacaan putusan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto besok. Pengadilan akan membatasi pengunjung yang bisa masuk di ruang sidang.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan kapasitas maksimal area ruang sidang berjumlah 70 orang. Rinciannya, kapasitas untuk media 40 orang dan sisanya masyarakat.

“Kami akan membatasi jumlah pengunjung. Sesuai kapasitas maksimal adalah 70 orang. Kami akan bagi 30 untuk masyarakat dan 40 untuk perwakilan media,” kata Andi kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Artinya, masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan memasuki area sidang diperbolehkan berada di area lobi PN Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri juga dipastikan akan menyiarkan langsung sidang tersebut melalui kanal YouTube.

“Jadi diharapkan nanti pada saat pembacaan, hanya 70 orang yang ada dalam persidangan. Apabila masih ada yang datang, itu masih bisa ada di area lobi pengadilan,” ucap dia.

33 Warga Palestina Tewas Kelaparan, 12 di Antaranya Anak-Anak

33 Warga Palestina Tewas Kelaparan, 12 di Antaranya Anak-Anak

Ilustrasi.

Setidaknya 33 warga Palestina, termasuk 12 anak-anak, telah meninggal dunia akibat malnutrisi di Jalur Gaza dalam 48 jam terakhir, ungkap Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Kematian ini terjadi ketika Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa “malnutrisi sedang melonjak” dan “kelaparan sedang mengancam” di Gaza.

Juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan kepada BBC bahwa kematian 11 orang dewasa dan 4 anak-anak dilaporkan terjadi dalam sehari terakhir.

Menurut PBB, 2,1 juta penduduk Gaza menghadapi kekurangan pasokan dasar yang parah dan bahwa Israel berkewajiban untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dari PBB dan mitra-mitranya.

Badan militer Israel yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengiriman bantuan, COGAT, menuduh Hamas “melakukan kampanye palsu terkait situasi kemanusiaan”. Badan tersebut menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai hukum internasional dan memfasilitasi masuknya bantuan, sekaligus memastikan bantuan tersebut tidak sampai ke Hamas.

Jurnalis internasional diblokir oleh Israel untuk memasuki Gaza secara independen, sehingga sulit untuk memverifikasi jumlah kematian akibat malnutrisi yang dilaporkan.

Banyak Warga Alami Malnutrisi

Namun, rekaman yang direkam oleh seorang jurnalis Palestina lokal yang bekerja untuk BBC di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, menunjukkan tubuh kurus kering seorang pria bernama Ahmed al-Hasanat, yang menurut dokter telah meninggal karena malnutrisi pada Selasa (22/7/2025).

Prabowo Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri, Berikut 8 Peraih Adhi Makayasa

Prabowo Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri, Berikut 8 Peraih Adhi Makayasa

Presiden Prabowo Subianto lantik 2.000 Perwira TNI-Polri

Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 calon perwira remaja (capaja) melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Mereka berasal dari akademi yang berada di bawah naungan TNI-Polri.

Pada upacara hari ini, Presiden melantik dan mengambil sumpah para capaja dengan rincian 827 capaja dari Akademi Militer (Akmil), 433 capaja dari Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 capaja dari Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 capaja dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada 8 peraih Adhi Makayasa dari masing-masing akademi, dengan rincian 2 peraih dari Akmil, 2 dari AAU, 2 dari AAL, dan 2 dari Akpol. Adhi Makayasa adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik.

Mereka adalah:

1.    Sermatar Alim Bimo Pratowo (Akmil)
2.    Sermatar Muh Afridzal Mukhlis (Akmil)
3.    Sermatar Menenda Putra Duta (AAL)
4.    Sermatar Aryya Handaru (AAL)
5.    Sermatar Evan Bastih Reswara (AAU)
6.    Sermatar Axel Fahreza Adiatama (AAU)
7.    Brigtar Muh. Malik Aditya Kurniawan (Akpol)
8.    Brigtar Fathan Putra Rifito (Akpol)

Para capaja sebelumnya juga telah mendapat pembekalan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar TNI, Jakarta. Selain itu, para capaja juga mendapatkan pembekalan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Breaking News! Jokowi Diperiksa di Mapolresta Solo, Bawa Ijazah Asli

Breaking News! Jokowi Diperiksa di Mapolresta Solo, Bawa Ijazah Asli

Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan terkait tudingan penggunaan ijazah palsu, Rabu (23/7/2025). Jokowi akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya tampak membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli.

“Hari ini Pak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Bapak membawa dokumen-dokumen, termasuk ijazah asli,” ujar salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana.

Ia menyebutkan, ijazah-ijazah tersebut nantinya akan diserahkan kepada penyidik. Mengenai apakah akan digunakan atau disita, hal itu menjadi wewenang penyidik. Firmanto menegaskan Jokowi tetap konsisten mengikuti proses hukum dan menghargai seluruh mekanisme yang berlaku.

Terkait kemungkinan pemeriksaan berikutnya, Firmanto mengatakan hal tersebut akan disesuaikan dengan situasi. Jika dipanggil ke Jakarta, maka Jokowi akan memenuhi panggilan tersebut. Sebaliknya, jika dibutuhkan di Solo, maka pemeriksaan dapat dilakukan di Solo.

“Ijazah yang dibawa mulai dari jenjang SD hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM),” jelasnya.

Jokowi, lanjutnya, siap jika ijazah-ijazah tersebut digunakan untuk keperluan penegakan hukum, baik oleh kepolisian maupun pengadilan. Ia akan menyerahkannya sesuai prosedur.

Bertempur di Palagan Ukraina, Eks Marinir Satria Kumbara Bisa Kembali Jadi WNI Lewat Naturalisasi

Bertempur di Palagan Ukraina, Eks Marinir Satria Kumbara Bisa Kembali Jadi WNI Lewat Naturalisasi

Bertempur di Palagan Ukraina, Eks Marinir Satria Kumbara Bisa Kembali Jadi WNI Lewat Naturalisasi

Pemerintah memastikan tidak mencabut status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara  yang bergabung ke Russian Special Military Operations untuk bertempur di palagan Perang Ukraina. Akibat keputusannya tersebut, mantan Marinir TNI AL itu harus kehilangan kewarganegaraannya.

“Saya tegaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan RI” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Rabu (23/7/2025).

Namun demikian, Supratman juga memastikan sampai saat ini, Pemerintah pernah menerima laporan secara resmi  status Satria Arta yang menjadi tentara di negara lain.

“Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing maka otomatis kehilangan status kewarganegaraan,”ucapnya,

Namun kata Supratman, jika Satria ingin kembali menjadi WNI maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan  kepada Presiden melalui Menteri Hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Kewarganegraan Nomor  12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

“Yaitu bagian  dari proses pewarganegaraan (naturalisasi murni),” tutup politikus Partai Gerindra tersebut.

Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI, Prabowo: Lambangkan Persatuan Dasar dari Kedaulatan!

Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI, Prabowo: Lambangkan Persatuan Dasar dari Kedaulatan!

Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI, Prabowo: Kesejahteraan Rakyat Prioritas Nasional

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Prabowo mengatakan, kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun harus diwujudkan dalam bentuk nyata.

Salah satunya kata Prabowo yaitu dengan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka,” kata Prabowo, Rabu (23/7/2025).

Menurut Prabowo, peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga momen untuk mengobarkan kembali semangat para pendiri bangsa dalam membangun negara yang adil dan makmur.

“Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah tetapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar. Sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Prabowo kemudian mengumumkan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI, yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Menurutnya, tema ini tidak dipilih secara sembarangan, melainkan mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa.

Jakarta Sumbang 600 Ribu Pemain Judi Online, Deposit Rp3 Triliun

Jakarta Sumbang 600 Ribu Pemain Judi Online, Deposit Rp3 Triliun

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana/Foto: Muhammad Refi Sandi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengatakan DKI Jakarta menyumbang 600 ribu lebih pemain judi online (judol) dengan deposit mencapai Rp3 triliun. Data tersebut diumumkan di hadapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat penandatanganan nota kesepahaman di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).

“Sebagai contoh, ketika berbicara judi online, paling banyak ya DKI Jakarta. Tadi Bapak Pramono tanya, berapa yang main judi online? Itu di DKI Jakarta saja 600 ribu pemain judol. Angka depositnya warga Bapak, dan mohon maaf, itu lebih dari Rp3 triliun dalam satu tahun,” ujar Ivan.

Belasan juta transaksi judol tercatat di Jakarta. Perlu menjadi perhatian bersama untuk pemberantasan praktik judol, khususnya di Jakarta.

“Transaksinya 17.500.000 kali. Bisa dibayangkan perhatian sumber daya untuk memberantas ini semua. Belum bicara narkotika, korupsi, dan sebagainya. MoU ini sebagai monumental, tapi lebih kepada langkah konkret inspektorat. Monggo saja bila hendak berkoordinasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemberantasan judi online secara tegas dan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas dan kerja sama lintas kementerian/lembaga diperlukan untuk menumpas dalangnya.

Maraknya judi online menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Sorotan utama adalah pada perputaran uang yang besar, keterlibatan anak-anak, serta dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial.

Belum Dapat Bansos, Buruan Lapor ke Kemensos dan Jangan Lupa Bawa Datanya 

Belum Dapat Bansos, Buruan Lapor ke Kemensos dan Jangan Lupa Bawa Datanya 

Mensos soal Bansos

Pemerintah memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) kepada 18 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penebalan bansos dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan jika ada yang merasa keberatan soal bansos, ia mempersilakan untuk melapor dengan melampirkan data-data lengkap. 

“Kami mohon kalau ada keberatan itu juga melampirkan bukti-bukti yang cukup agar kita bisa menindaklanjuti,” katanya di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Dia juga menjelaskan pencoretan bansos akan dilakukan jika KPM dinilai telah naik kelas, yaitu hidup lebih sejahtera, berdaya dan mandiri. 

Selanjutnya akan dialihkan kepada yang berhak di desil 1 hingga desil 4 DTSEN.