Peristiwa 26 November: Gempa Dahsyat di Papua hingga Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Peristiwa 26 November: Gempa Dahsyat di Papua hingga Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

Gempa Bumi (foto: freepik)

Sejumlah peristiwa penting tercatat terjadi pada 26 November dari berbagai tahun. Beberapa di antaranya menjadi momen bersejarah, bahkan tragedi yang menyisakan duka mendalam. Berikut rangkuman berbagai kejadian yang pernah terjadi pada tanggal ini.

1. Perintis Observatorium Bosscha Meninggal Dunia (1928)

Karel Albert Rudolf Bosscha, tokoh penting di balik pembangunan Observatorium Bosscha, wafat pada 26 November 1928. Bosscha dikenal sebagai dermawan dan pemerhati pendidikan, khususnya astronomi, serta menjadi penyandang dana utama pembangunan observatorium tersebut.

Ia meninggal di Malabar, Bandung, beberapa saat setelah menerima penghargaan sebagai Warga Utama Kota Bandung. Sesuai wasiatnya, Bosscha dimakamkan di antara pepohonan teh Perkebunan Malabar.

Tragedi terjadi pada 26 November 2004 ketika gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Nabire, Papua, pada pukul 11.25 WIT. Menurut USGS, kekuatan gempa mencapai 7,1 Mw dengan pusat gempa berada di daratan, sekitar 17 km selatan Nabire.

Getaran kuat hingga skala VII–VIII MMI menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan lebih dari 32 orang. Ini merupakan gempa besar kedua yang menimpa Nabire pada tahun yang sama setelah gempa Februari 2004 yang menewaskan 30 orang.

Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi

Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi

Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi (Ilustrasi/Freepik)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Bibit Siklon Tropis 95B, Bibit Siklon Tropis 92W, dan Siklon Tropis FINA terpantau di laut sekitar wilayah Indonesia. Ketiga gangguan atmosfer ini memberikan dampak berupa potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi.

1. Bibit Siklon Tropis

BMKG mencatat, saat ini Bibit Siklon Tropis 95B terjadi di sekitar Selat Malaka, sebelah timur Aceh. BMKG memperkirakan bibit siklon tropis ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis pada 24-72 jam ke depan.

Selanjutnya adalah Bibit Siklon Tropis 92W yang hadir di wilayah Samudra Pasifik, sebelah utara Papua. Sejak data diambil pukul 07.00 WIB, kecepatan angin tersebut adalah 28 km/jam dan bergerak ke arah barat.

BMKG juga memastikan dalam 24-72 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 92W memiliki peluang rendah untuk berubah menjadi siklon tropis. 

Terakhir, bibit yang telah menjadi Siklon Tropis FINA ada di Perairan barat Darwin Australia.

“Intensitas Siklon Tropis FINA diperkirakan meningkat dalam 24 jam ke depan. Setelah 24 jam, intensitasnya akan menurun dan bergerak ke arah Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Meski Bibit Siklon Tropis 95B, Bibit Siklon Tropis 92W dan Siklon Tropis FINA tak ada secara langsung di wilayah Indonesia, ketiganya tetap membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap cuaca ekstrem di Indonesia. 

Dampak cuaca ekstrem ini mencakup hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, dan gelombang laut tinggi yang perlu diperhatikan hingga Senin, 24 November 2025.

Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua

Billy Mambrasar Dorong Menkop Perluas Akses Koperasi bagi Anak Muda Papua

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Billy Mambrasar (Foto: dok ist)

Dalam pertemuan antara Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, di kantor Kementerian Koperasi, Billy Mambrasar selaku Anggota Komite menyampaikan pentingnya membuka ruang yang lebih besar bagi anak-anak muda Papua dalam akses permodalan dan pengelolaan koperasi.

Billy menyoroti ketimpangan pembangunan koperasi di wilayah timur Indonesia. 

“Di tengah upaya pemerintah memperluas akses ekonomi rakyat, kebutuhan untuk mendirikan koperasi hingga ke daerah pelosok harus menjadi fokus utama,” ujar Billy, Jumat (21/11/2025).

Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa dari lebih dari 127 ribu koperasi aktif di Indonesia, kurang dari 12 persen beroperasi di wilayah timur, termasuk Papua, padahal kawasan ini memiliki lebih dari 3 juta penduduk usia produktif.

Selain itu, menurut data Pemerintah Provinsi Papua, lebih dari seribu koperasi di wilayah tersebut kini tidak aktif. 

“Sebanyak 1.023 koperasi di Papua sudah dalam keadaan mati suri. Dari total 3.483 koperasi yang ada, hanya 1.460 yang benar-benar aktif,” ungkap Billy mengutip laporan resmi pemerintah daerah.

Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!

Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!

Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi

Tuduhan ijazah palsu yang selama ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), bukanlah hal yang sederhana. Tuduhan tersebut telah berlangsung lama dan bahkan terkesan diorkestrasi.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Kasus Ijazah Jokowi Ilmiah atau Penyebaran Fitnah?’ yang disiarkan di iNews, Rabu (19/11/2025).

Dia melihat, publik terlalu sering melihat persoalan hanya dari sudut pandang para penuduh, sementara posisi Jokowi sebagai pihak yang dirugikan jarang disorot. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih adil.

“Saya cuma menyampaikan kalau kita berbicara dalam perspektif bahwa kemudian harus pak Jokowi yang legowo memikirkan yang lain-lain. Pernah nggak sih kita memikirkan seseorang Insinyur Joko Widodo Presiden ke-7 itu sebagai korban fitnah saat ini bagaimana situasi kebatinan beliau ya kan, bagaimana keluarganya ya kan,” kata Ade

Dikatakannya, isu ijazah palsu yang berulang sejak 2020 tersebut telah berdampak psikologis dan reputasional terhadap Jokowi. Karena itu, ia memandang wajar jika presiden mengambil langkah hukum untuk menghentikan rangkaian tuduhan tersebut.

“Ini kan ya kita hanya berpatok pada ini harus legowo, seolah-olah di bolak-balik nih, yang menuduh ijazah palsu, yang melakukan tindak pidana yang saat ini sudah menjadi tersangka ya kan,’’ujarnya

‘’Kemudian kita tidak pernah memikirkan nih korban yang dari tahun 2020 Februari itu sudah mengalami fitnah ini terus menerus sampai sekarang gitu loh,” lanjutnya.

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesannya kepada seluruh murid dan guru di Indonesia. Pesan tersebut Prabowo sampaikan setelah meresmikan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (17/11/2025).

Acara ini juga menjadi penanda dimulainya distribusi serta penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di berbagai sekolah.

Setelah memberikan sambutan dan menekan tombol peluncuran program, Prabowo turut mencoba IFP yang disediakan di panggung. Melalui perangkat itu, ia menuliskan pesannya bagi murid dan guru di seluruh Indonesia.

“Belajar yang baik! Cintai ayah dan ibu! Hormati guru! Rukun sama teman! Cintai tanah air kita! Merdeka!,” tulis Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa masa depan para pelajar Indonesia akan cerah.

“Masa depanmu cerah, Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri,” ujar Prabowo.

hipmibelu.org

Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus

Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus

Ilustrasi halte terbengkalai di Jakarta

 Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa halte-halte yang terbengkalai di Jakarta akan dibongkar. Menurutnya tak perlu alasan khusus untuk melakukan eksekusi pembongkaran halte.

“Sebenarnya enggak perlu alasan untuk bongkar apa, halte-halte yang sudah tidak terpakai, terbengkalai,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Sebagai contoh pembongkaran yang telah dilakukan di Halte BNN 1, Cawang, Jakarta Timur dan akan menyusul Halte Tosari Lama, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

“Seperti BNN kan sudah saya bongkar, kemudian nanti di Tosari pun yang di tengah jantungnya Jakarta, saya akan bongkar yang samping yang sudah dibuat bagus, masa sebelahnya ada yang dibiarkan begitu saja,” ujar dia.

Kendati demikian, pembongkaran halte atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu tahapan untuk bisa melakukan pembongkaran secara menyeluruh.

“Ya memang, problemnya ternyata saya juga baru tahu, enggak seperti ‘simsalabim’ bisa langsung bongkar, karena perlu anggaran, perlu juga aspek hukumnya, termasuk beberapa JPO yang akan kami bongkar di Jakarta. Jadi itu akan kami selesaikan,” ucapnya.
 

Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna

Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna yang digelar pekan depan.

“Ya minggu depan, kita (sahkan RKUHAP jadi UU di paripurna) yang terdekat ya,” kata Habiburokhman usai raker bersama Pemerintah, Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya telah mengakomodir aspirasi dari koalisi masyarakat sipil ke dalam RKUHAP, meski tidak semuanya dapat diakomodir.
“Kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodir di sini, karena memang DPR memiliki keterbatasan bahkan tidak semua keinginan kami masing-masing bisa diakomodir di sini,” ujar Habiburokhman.

“Inilah realitas parlemen, kita harus saling berkompromi, kita menerima pikiran-pikiran rekan-rekan, konteksnya begitu ya, kompromi yang positif, menerima pikiran rekan-rekan, tapi memang tidak bisa semua. Kami akan maksimalkan ini sebagai pendamping dari KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026,” tambahnya.

Ia menuturkan, RKUHAP mengatur tentang restorative justice, penguatan peran advokat, serta penambahan hak tersangka untuk mencegah abuse of power aparat penegak hukum.

“Kita juga ada pengaturan yang signifikan ya, terutama dari organisasi disabilitas ya, dipimpin Mba Yeni Rosa Damayanti, ada tiga atau empat pasal yang sangat strategis kita akomodir kita masukan dalam KUHAP ini,” pungkasnya.

Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur

Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur

Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi

Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi, memimpin upacara Medal Parade gabungan bagi prajurit Bangladesh Battalion ke-11 (BANBAT-11) dan Bangladesh Level-2 Plus Hospital (BANMED-2/3) di Bouar, Republik Afrika Tengah.

Jenderal Tempur Kostrad ini menyampaikan apresiasi atas pengabdian, profesionalisme, dan disiplin seluruh personel yang bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DFC juga menyampaikan salam dan penghargaan dari SRSG dan Force Commander MINUSCA kepada seluruh penerima medali.

“Kita menonjolkan sisi kemanusiaan BANBAT-11 melalui lebih dari 175 kegiatan seperti layanan kesehatan, edukasi, olahraga, distribusi bantuan, serta pelatihan vokasional bagi ratusan pemuda di bidang pertanian, penjahitan, pertukangan, dan lainnya,”ujar Mayjen TNI Maychel Asmi, kepada Okezone, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut dia menambahkan, Sekolah Persahabatan BANBAT di Bocaranga disebut sebagai simbol harapan generasi muda Republik Afrika Tengah.

“Sejak redeployment Januari 2025, rumah sakit Level 2, ini terus memberikan layanan penyelamatan dengan standar tinggi, lebih dari 10.000 konsultasi rawat jalan, 148 operasi bedah, lebih dari 15.000 pemeriksaan laboratorium, dan 529 tindakan gigi. BANMED-2/3 juga melaksanakan 10 CASEVAC, 6 MEDEVAC, dan 1 BODEVAC,” ungkapnya.

Selain layanan klinis, BANMED-2/3 aktif melakukan penyuluhan malaria, Covid-19, HIV/AIDS, pelatihan radiologi bagi tenaga kesehatan setempat, serta berbagai kegiatan donasi dan kampanye kesehatan masyarakat.

Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025

Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025

Ilustrasi surat kendaraan bermotor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025 di seluruh Samsat DKI Jakarta.

Adapun kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak agar lebih tertib administrasi.

“Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta,” ujar Lusiana di Jakarta dikutip, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, pembebasan ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak. Penyesuaian dilakukan langsung melalui sistem informasi manajemen pajak daerah, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

“Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja,” jelasnya.

Prabowo: Semua Lembaga Produk Reformasi Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Polri

Prabowo: Semua Lembaga Produk Reformasi Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Polri

(foto: Biro Pers Media Kepresidenan)

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh lembaga hasil reformasi dievaluasi dan dikaji secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup aspek kinerja, tetapi juga restrukturisasi kelembagaan.

Hal ini disampaikan Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai dilantik Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian yang harus dievaluasi, tetapi semua kelembagaan yang kita bangun pasca reformasi perlu dikaji,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan langkah Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti aspirasi publik terkait perbaikan institusi penegak hukum. Komisi ini, kata dia, akan menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk kemudian ditelaah dan ditindaklanjuti.

“Nah, salah satunya adalah kepolisian, sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. Pembentukan komisi ini juga merupakan usulan dari sejumlah tokoh bangsa kepada Presiden,” jelasnya.